Petinggi Adhi Karya suap duit miliaran untuk proyek Hambalang
Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap cara kotor PT Adhi Karya dalam memenangkan pekerjaan jasa konstruksi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Terkuak fakta perusahaan pelat merah di bidang konstruksi itu menghamburkan uang miliaran buat menyogok para pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta DPR supaya dimenangkan dan meningkatkan anggaran dalam proyek itu.
Kepala Divisi I PT Adhi Karya Djoko Prabowo, mengaku tahu soal pengeluaran uang pelicin dari perusahaan tempat dia bekerja buat memuluskan proses lelang proyek Hambalang. Menurut dia, Rp 6 miliar digelontorkan buat menyogok sejumlah pejabat dan politikus di DPR.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Kapan dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? Diketahui dugaan korupsi yang sedang diperiksa oleh penyidik Kejati Kalteng merupakan dana hibah tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
"Komitmen proyek dari Adhi Karya yang saya keluarkan totalnya ada Rp 6 miliar," kata Djoko saat bersaksi dalam sidang terdakwa Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (3/1).
Djoko mengatakan, duit dari Adhi Karya itu diberikan ke pengusaha Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan, melalui Komisaris PT Metaphora Solusi Global, Muhammad Arifin.
Sementara itu, Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Muhammad Arief Taufiqurrahman, mengaku pernah diminta oleh Deddy memberikan jatah komisi pelicin bagi para pejabat Kemenpora dan anggota DPR sebesar 18 persen. Bahkan menurut dia, pembagian uang itu sudah dijatah dan diatur dengan kode masing-masing.
Menurut Arief, pada akhirnya total keseluruhan dana digelontorkan Adhi Karya buat memuluskan proyek itu mencapai Rp 12 miliar. Ketika ditanya oleh Jaksa Kiki Ahmad Yani, dia membenarkan duit itu sudah diganti oleh Kerja Sama Operasi Adhi Karya-Wijaya Karya.
Lantas, pegawai PT Wijaya Karya Harangan Parnaungan Sianipar, mengatakan perusahaannya sempat menerima Rp 30 miliar dalam proyek itu. Tetapi uang itu cuma pinjaman dari Kerja Sama Operasi ke anggota (member) dan sudah dikembalikan seluruhnya.
Hal itu dibenarkan oleh Manajer Proyek KSO Adhi Karya-Wijaya Karya P3SON Hambalang, Purwadi Hendro Pratomo. "Pada periode sekitar Februari 2011 ada cicilan dari masing-masing member. Kurang lebih April 2011 lunas," kata Purwadi.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam dakwaan Jaksa, kedua eks pejabat Kemenhub tersebut menerima suap secara bertahap.
Baca SelengkapnyaMenjatuhkan vonis 2,5 tahun terhadap mantan Direktur Utama PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) Yoseph Ibrahim dan eks Vice President PT KAPM Parjono
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaTNI masih mencoba mengungkap misteri aliran dana komando di Basarnas.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan hasil pengembangan kasus suap dana hibah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Sahat.
Baca SelengkapnyaHA diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaBudi Karya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKPK: Kepala Basarnas Henri Alfiandi Terima Uang Hasil Setting Proses Lelang
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi diduga menerima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaUang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaKerugian negara ini didapat sebagaimana hasil dari laporan auditPKN dan BPKP pusat.
Baca Selengkapnya