PGI sebut boleh saja pendeta ikut politik praktis tapi ada syaratnya
Merdeka.com - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengimbau agar para pendeta tidak terjun ke politik praktis. Hal ini lantaran belakangan ada pendeta yang terjun ke politik praktis jelang pencoblosan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.
Sekretaris Umum (Sekum) PGI, Pdt Gomar Gultom menyayangkan turunnya pendeta ikut serta dalam politik praktis. Apalagi, kata dia, para pemuka agama itu secara terang-terangan mendukung dan mendoakan salah satu calon agar menang.
"Boleh saja pendeta ikut (politik praktis), tapi tanggalkan dulu fungsi-fungsi kependetaan dalam memimpin umat," ujar Gomar di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Kamis (21/6).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana PDI Perjuangan menyaring calon gubernur? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang bisa ikut Pilkada? Pilkada: Berfokus pada tingkat lokal, memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
Dia menilai, turunnya para pendeta ke politik praktis justru bisa menimbulkan kegaduhan baru dan memecah umat.
"Karena umat belum tentu pilihan politiknya sama dengan pendeta. Kami sangat sayangkan itu," ucapnya.
Hal ini, lanjut Gomar, berlaku bagi seluruh pasangan yang maju dalam Pilkada Serentak 2018 untuk tidak melibatkan para pendeta. Karena, belum lama, seorang pendeta di Sumatera Utara mendoakan dan mendukung calon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, agar menang.
"Ini bukan karena si A, si B. Mungkin dalam kasus Sumut, ada pendeta mendoakan Edy Rahmayadi atau mendoakan Djarot sekalipun. Yang kami minta adalah, kalau gereja mau mendoakan, sebaiknya undang semua kontestan dan diberangkat semua kontestan," paparnya.
"Bukan didoakan siapa yang menang, tapi didoakan semua pihak agar ada berkat untuk bangsa," sambung Gomar.
Meski begitu, dirinya tak menampik jika syahwat atau nafsu politik para pendeta banyak yang tak bisa dibendung.
"Kami hanya mengimbau agar ada keutuhan jangka panjang. Jika ada pendeta yang mengajak atau menjadikan rumah ibadah sebagai politik praktis, itu menciderai demokrasi. Karena rumah ibadah tak dibenarkan jadi arena politik," tegas Gomar.
Sebelumnya, sempat beredar viral video Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didoakan oleh para pendeta. Video tersebut berdurasi 30 detik.
Para pendeta tersebut tergabung dalam Komunitas Pendeta Internasional Indonesia Sumatera Utara.
Reporter: Devira Prastiwi
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Siswa yang sudah memiliki hak pilih diminta untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada.
Baca SelengkapnyaDMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca SelengkapnyaSurat itu ditandatangani Sekda Gianyar, I Dewa Gede Alit Mudiarta dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2024. Surat itu kemudian beredar di media sosial.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAnggota dipersilakan menggunakan hak pilih secara individu, bukan mengatasnamakan PKBB. Jika ketahuan memakai embel-embel PKBB akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaDeddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya