Follow
Pimpinan dinilai terlalu sibuk urus 7 proyek DPR
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai DPR kurang kinerjanya dalam proses legislasi. Pimpinan DPR terlalu sibuk mengurus 7 proyek dan mengurusi kasus-kasus tidak penting.
"Ya kurang, kamu lihat sendiri dong kerja DPR enggak jelas. Pimpinan dewan ini sibuk ngurus gedung dan ngurus kasus," kata Benny di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).
Dia meminta pimpinan DPR untuk fokus terhadap kepentingan rakyat. Sebab, ada banyak RUU yang belum dibahas.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana DPR menilai kinerja Kejagung dalam kasus Tol MBZ? 'Apresiasi kinerja hebat Kejagung yang kembali membongkar kasus 'kakap' di sektor pembangunan ini. Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
"Saya minta pimpinan dewan tidak terlalu banyak urus kasus dan urus bangun gedung," terang dia.
Diketahui, DPR baru menyelesaikan pembahasan 4 buah RUU menjadi UU. Di antaranya UU MD3, UU Pemda, UU KPK dan UU Pilkada.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca Selengkapnya
Benny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.
Baca Selengkapnya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik
Baca Selengkapnya
Namun, menurut Benny, Dewas KPK tak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut.
Baca Selengkapnya
intinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca Selengkapnya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca Selengkapnya
DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyindir pedas Kementerian Hukum dan HAM ketika rapat kerja bersama, Rabu (12/6)
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya