Pimpinan DPR: Apabila ingin berpolitik, harus keluar dari TNI-Polri
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto setuju dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan bahwa personel TNI tidak boleh berpolitik praktis. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam amanatnya di upacara HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Kamis (5/10).
"Pak Jokowi tentunya tepat karena memang TNI harus betul-betul profesional dan untuk menjaga keamanan dari wilayah keamanan Republik Indonesia dibutuhkan profesional yang betul-betul harus sangat profesional," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Menurutnya ucapan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hanyalah sebuah imbauan saja. Bukan dirujukan pada satu tokoh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang sekarang ini dinilai turut campur di dunia politik.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
"Saya melihat ini adalah imbauan ataupun suatu peringatan bahwa memang TNI tidak boleh berpolitik praktis. Itu merupakan satu garisnya. Sehingga tentu Presiden berkewajiban menyampaikan ini secara tegas kepada seluruh jajaran TNI karena dalam garisnya TNI tidak boleh berpolitik praktis," ungkapnya.
Dia pun menyarankan jika ada anggota TNI yang ingin berpolitik, sebaiknya keluar terlebih dahulu instansi TNI ataupun kepolisian. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI.
"Apabila ada keinginan yang ingin berpolitik praktis harus keluar dari TNI-Polri. Karena TNI-Polri harus kompak bersatu, bekerja sama, untuk mejaga keutuhan NKRI," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengutip pernyataan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Politik tentara adalah politik negara. Loyalitas tentara hanya pada kepentingan bangsa dan negara.
"TNI adalah milik nasional, tidak terkotak-kotakkan kepentingan politik yang sempit. TNI tidak masuk politik praktis," kata Jokowi, Kamis (5/10).
Presiden Jokowi pun meminta agar seluruh prajurit TNI tetap memegang teguh sapta marga. Menjaga rakyat dan NKRI serta setia pada pemerintah yang sah.
"Saya bangga dan terkesima mendengarkan sumpah prajurit. Sumpah saudara setia pada NKRI Pancasila dan UUD. Disiplin, taat kepada atasan, memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya. Betapa besar komitmen TNI untuk bangsa dan negara," kata Jokowi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI, Agus Subiyanto mengingatkan, netralitas TNI pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya