Pimpinan DPR usul masyarakat dilibatkan dalam TPF kasus Novel
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan, semua pihak menunggu hasil rapat antara KPK dan Polri terkait kasus penyiraman air keras kepada penyidik Novel Baswedan sebelum membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Rapat tersebut diyakini akan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara KPK dan Polri dalam mengusut teror kepada Novel.
"Kita tunggu dulu hasilnya terhadap yang terbaik. Kita tunggu juga kesimpulan rapat kok. Lebih baik kita menunggu dulu, tetapi kalau tim independen resmi menjadi keputusan bersama antara KPK dan pemerintah dan mungkin Kementerian Hukum dan HAM," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).
Taufik mengusulkan, masyarakat dilibatkan jika kedua intitusi itu memutuskan membentuk tim pencari fakta.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Tim independen seandainya nanti dirasakan perlu saatnya tentunya itu harus melibatkan masyarakat yang independen," ujar Taufik.
Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung adanya koordinasi antara KPK dan Polri untuk mengambil langkah lanjutan demi mengungkap otak di balik penyerangan terhadap Novel.
"Jadi kita dukung dan kita usulkan ada jembatan komunikasi link and match antara user KPK dan aparat penegak hukum. Masalah nanti tingkatan seperti apa nanti itu wewenang kepolisian," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengusulkan pemerintah untuk membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Agus menilai pembentukan TPF dapat mengungkap aktor intelektual di balik teror terhadap Novel.
"Saya ada ide yang terbaik bahwa kalau perlu dibikin tim pencari fakta seperti pada presiden Pak SBY dulu kalau ada hal yang betul-betul sulit, harus diselesaikan secara tepat maka harus dibentuk TPF," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/5).
Dengan tim ini, Agus meyakini upaya penegak hukum untuk mengusut pelaku dan motif teror kepada Novel akan jauh lebih cepat dan akuntabel.
"Ini merupakan suatu usulan kami yang jelas bahwa dengan ini akan lebih cepat tertanggulangi, kredibel, dan lebih akuntabel," ujar Agus. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca Selengkapnya"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaDia pun mempersilakan masyarakat melapor, bila menemukan bukti keterlibatan Parcok.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaLaporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaKY juga mempersilakan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim
Baca SelengkapnyaDewan pers berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik
Baca Selengkapnya