Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR usul masyarakat dilibatkan dalam TPF kasus Novel

Pimpinan DPR usul masyarakat dilibatkan dalam TPF kasus Novel Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan, semua pihak menunggu hasil rapat antara KPK dan Polri terkait kasus penyiraman air keras kepada penyidik Novel Baswedan sebelum membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Rapat tersebut diyakini akan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara KPK dan Polri dalam mengusut teror kepada Novel.

"Kita tunggu dulu hasilnya terhadap yang terbaik. Kita tunggu juga kesimpulan rapat kok. Lebih baik kita menunggu dulu, tetapi kalau tim independen resmi menjadi keputusan bersama antara KPK dan pemerintah dan mungkin Kementerian Hukum dan HAM," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Taufik mengusulkan, masyarakat dilibatkan jika kedua intitusi itu memutuskan membentuk tim pencari fakta.

"Tim independen seandainya nanti dirasakan perlu saatnya tentunya itu harus melibatkan masyarakat yang independen," ujar Taufik.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung adanya koordinasi antara KPK dan Polri untuk mengambil langkah lanjutan demi mengungkap otak di balik penyerangan terhadap Novel.

"Jadi kita dukung dan kita usulkan ada jembatan komunikasi link and match antara user KPK dan aparat penegak hukum. Masalah nanti tingkatan seperti apa nanti itu wewenang kepolisian," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengusulkan pemerintah untuk membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Agus menilai pembentukan TPF dapat mengungkap aktor intelektual di balik teror terhadap Novel.

"Saya ada ide yang terbaik bahwa kalau perlu dibikin tim pencari fakta seperti pada presiden Pak SBY dulu kalau ada hal yang betul-betul sulit, harus diselesaikan secara tepat maka harus dibentuk TPF," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/5).

Dengan tim ini, Agus meyakini upaya penegak hukum untuk mengusut pelaku dan motif teror kepada Novel akan jauh lebih cepat dan akuntabel.

"Ini merupakan suatu usulan kami yang jelas bahwa dengan ini akan lebih cepat tertanggulangi, kredibel, dan lebih akuntabel," ujar Agus. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW

Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Penyidikan Kasus TNI Serdang Warga Deli Serdang Transparan!
DPR Minta Penyidikan Kasus TNI Serdang Warga Deli Serdang Transparan!

Namun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.

Baca Selengkapnya
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket

"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Puan Maharani 'Parcok' Cawe-Cawe di Pilkada
VIDEO: Perintah Puan Maharani 'Parcok' Cawe-Cawe di Pilkada "Jika Ada Bukti Nyata, Laporkan!"

Dia pun mempersilakan masyarakat melapor, bila menemukan bukti keterlibatan Parcok.

Baca Selengkapnya
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Komisi III: Silakan Diproses Asal Jangan Tebang Pilih
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Komisi III: Silakan Diproses Asal Jangan Tebang Pilih

intinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny

Baca Selengkapnya
Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen
Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen

Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen

Baca Selengkapnya
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur

Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KY Terjunkan Tim Investigasi Cium Dugaan Hakim Langgar Etik Vonis Bebas Ronald Tanur
VIDEO: KY Terjunkan Tim Investigasi Cium Dugaan Hakim Langgar Etik Vonis Bebas Ronald Tanur

KY juga mempersilakan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Beberkan Temuan Kebakaran Rumah Jurnalis Rico Sampurna Pasaribu, Oknum TNI Diduga Terlibat
Dewan Pers Beberkan Temuan Kebakaran Rumah Jurnalis Rico Sampurna Pasaribu, Oknum TNI Diduga Terlibat

Dewan pers berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik

Baca Selengkapnya