Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPRD Sumut selalu minta duit ketok buat muluskan APBD

Pimpinan DPRD Sumut selalu minta duit ketok buat muluskan APBD Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis menjelaskan bahwa pimpinan DPRD Sumut selalu meminta uang ketok. Uang yang diminta oleh Anggota DPRD Sumut diminta untuk memuluskan persetujuan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2012, Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, Persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014 yang diperintahkan oleh Gubernur nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi saksi dengan empat terdakwa anggota DPRD Sumut yaitu Sigit Pramono Asri, Ajib Syah, Saleh Bangun, dan Chaidir Ritonga dalam kasus terima uang suap dari Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

"Kamaludin Harahap selaku wakil ketua DPRD Sumut 2009-2014 melakukan pertemuan pada pertemuan tersebut hadir pula, Chaidir Ritonga serta Sigit Pramono Asri yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut ketika itu," katanya di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/3).

Orang lain juga bertanya?

"Ada pimpinan dewan, ada Kamaludin Harahap, Afan, Chaidir, dan Pak Sigit. yang bicara Pak Kamaluddin. Kemudian saya jawab, nanti saya sampaikan ke Pak Gubermur. Dia minta disiapkan uang ketok," tambahnya.

Kemudian, menurutnya jika sudah memberikan uang ketok para pimpinan DPRD akan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJB) APBD 2012. "Kemudian saya melaporkan kepada pak Gubernur langsung setuju dan memberikan Rp 1,55 miliar permintaan awal," bebernya.

Setelah itu,uang tersebut disiapkan oleh Kabiro Keuangan dan Sekwan. "Setelah itu uangnya diberikan, jumlah Rp1,55 miliar. Diserahkan ke Pak Randiman Tarigan (Sekwan DPRD Sumut)," ujarnya.

Tetapi, dirinya tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah diberikan kepada Kamaludin beserta anggota DPRD yang lain. Nurdin menegaskan bahwa setelah uang tersebut sudah diserahkan pembahasan dan pengesahan LPJP 2012 berlangsung aman.

Tidak hanya pengesahan LPJP 2012 saja, Nurdin menjelaskan bahwa pada APBD 2013 pun dilancarkan dengan memberikan uang ketok. "Jumlahnya berbeda pada APBD 2013 menjadi Rp 2,55 Miliar. Diserahkan ke sekwan, Pak Randiman oleh Kabiro Keuangan," bebernya.

Tidak hanya APBD 2013 saja uang ketok pun terulang kembali pada pengesahan APBD 201. Pihak dewan pun meminta fee yaitu 5 persen dari jumlah belanja langsung.

Tak berhenti sampai disitu, permintaan juga kembali dilakukan pada pengesahan APBD 2014. Kali ini, fee yang dimintai dewan yakni 5 persen dari total belanja langsung sebesar Rp1 triliun. Sontak saja, lanjut Nurdin, dirinya merasa tak sanggup atas permintaan sebesar Rp50 miliar itu untuk mengesahkan APBD 2014.

"Tetapi kami tidak sanggup tetapi Pak Gatot menyanggupi," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, empat anggota DPRD Sumut Ajib Syah, Sigit Pramono Asri, Saleh Bangun, dan Chaidir Ritonga didakwa menerima uang suap dari Gubenur Nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho untuk memuluskan persetujuan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2012, Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, Persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014.

Atas perbuatannya mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD Kutai Timur Naik, Bupati Targetkan Percepatan Pembangunan
APBD Kutai Timur Naik, Bupati Targetkan Percepatan Pembangunan

Dengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.

Baca Selengkapnya
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank

Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran
Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran

Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian

Baca Selengkapnya
Kondisi Miris Petugas Damkar di Depok, Terpaksa Sering Minta Uang ke Warga untuk Beli Bahan Bakar
Kondisi Miris Petugas Damkar di Depok, Terpaksa Sering Minta Uang ke Warga untuk Beli Bahan Bakar

Pegugas damkar mengaku terpaksa menelan pil pahit dicemooh warga ketika harus meminta uang bensin.

Baca Selengkapnya
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!

Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.

Baca Selengkapnya
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Pakai Uang Hasil Peras Anak Buah untuk 'Serangan Fajar' Pilkada
KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Pakai Uang Hasil Peras Anak Buah untuk 'Serangan Fajar' Pilkada

Rohidin merupakan calon gubernur (Cagub) petahana yang diusung Partai Golkar, PKS, PPP dan Hanura.

Baca Selengkapnya