Pimpinan Komisi IV: SBY harusnya tak izinkan Gita mundur
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya tidak mengizinkan Gita Wirjawan mundur dari posisi Menteri Perdagangan (Mendag). Sebab, menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertanggungjawab atas persoalan impor beras asal Vietnam.
"Sebaiknya SBY tidak mengizinkan dulu, harus pertanggungjawabkan secara politis. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentunya pejabat yang bertanggungjawab harus diusut," ujar Firman Soebagyo saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).
Menurutnya, persoalan tersebut harus diinvestigasi karena sudah masuk ke wilayah pabean. Sehingga, dapat masuk ke ranah hukum dengan terobosan KPK ikut menyelidiki.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Siapa yang meminta tersangka Vina Cirebon mencabut BAP? 'Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum,' kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan, Minggu (26/5).
-
Siapa yang minta KPK usut kebocoran OTT? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan dalam mengungkap terduga pelaku yang membocorkan informasi mengenai dugaan kasus korupsi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
-
Mengapa KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Impor beras itu ilegal. Ini tidak layak lagi saya minta kepada semua pihak untuk dilakukan investigasi," katanya.
Dia mengatakan, dengan dilakukan investigasi maka dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab, pihak yang mengeluarkan Surat Perintah Impor (SPI) karena persoalan ini sampai menyeret Bulog.
"Siapa pelanggarnya, siapa pelakunya, dari mana izinnya. Kedelai harus diinvestigasi, gula rafinasi harus diinvestigasi," jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan pengamat pertanian Khudori. Menurutnya, KPK harus dilibatkan untuk melakukan investigasi dalam persoalan itu. Sebab, selama ini saat persediaan beras surplus malah dilakukan impor.
"KPK harus masuk, misal tahun 2011 itu impor kita 2,7 juta ton, ini bukan beras premium karena kan kalau premium berasnya kecil-kecil, ini pasti beras medium. Kemudian tahun 2013 kita impor 1,97 juta ton, padahal surplus 4-5 juta. Menjadi persoalan benarkah surplus itu?" jelasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Supriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain Alex, Dewas KPK juga turut memeriksa Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya"Pertemuan itu diduga keras bukan dalam kaitan kedinasan KPK," kata Kurnia.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri memastikan mempertahankan Asep Guntur di KPK.
Baca SelengkapnyaDalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca SelengkapnyaAmran berharap dukungan Komisi IV DPR RI untuk mewujudkan program swasembada pangan melalui program cetak sawah.
Baca SelengkapnyaFirli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaMereka diketahui tergabung dalam firma hukum Visi Law Office.
Baca Selengkapnya