Follow
Polda NTT Bentuk Tim untuk Usut Dugaan Pelanggaran Prokes Pejabat
Merdeka.com - Polemik dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Nusa Tenggara Timur, masih dibahas ramai masyarakat terutama di media sosial.
Sejak awal beredarnya sejumlah video dan foto di grup-grup media sosial seperti Facebook dan Whatsapp, Polda NTT telah membentuk tim untuk mengusut.
Tim ini pun telah meminta klarifikasi kepada panitia penyelenggara dan satgas Covid-19 provinsi NTT serta pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang kegiatan itu.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang meminta standar panduan untuk para pihak yang terlibat? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi. Namun begitu, politikus NasDem ini meminta agar pihak kepolisian memberikan standar panduan yang tepat kepada pihak-pihak yang terlibat tersebut.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang hadir dalam Rapat Koordinasi Diskominfotik se-NTB? Peserta dari seluruh jajaran pimpinan pada Dinas Kominfo kabupaten/kota dan jajaran pimpinan Diskominfotik Provinsi NTB beserta mitra kerja multipihak.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
"Tim yang dibentuk telah melakukan klarifikasi kepada panitia penyelengara dan Satgas Covid-19, serta pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan peristiwa tersebut, baik secara kelengkapan adiministrasinya maupun pelaksanaannya," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Rishian Krisna Bhudiaswanto, Rabu (1/9).
Menurut Krisna, hasil sementara yang didapatkan tim bahwa ada beberapa tahapan baik acara resmi dan acara tambahan, sehingga perlu dilihat pada tahapan mana kelalaian dalam pelaksanaan protokol kesehatanterjadi.
"Polri sangat menghargai demokrasi dan aturan hukum. Semua pengaduan atau laporan masyarakat harus dilaksanakan pengkajian, sehingga sesuai ketentuan yg berlaku dan memberikan equality before the law kepada semua warga," jelas Krisna.
Krisna menambahkan, peristiwa kelalaian pengawasan protokol kesehatan seperti ini yang akan dikedepankan adalah Satgas Covid-19 baik itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota, sesuai tugas dan tanggung jawab yg telah ditetapkan.
"Polda NTT terus bekerja dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 provinsi dan kab Kupang, untuk menyelesaikan persoalan ini," tutup Krisna.
Sebelumnya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dikukuhkan, Jumat (27/8) kemarin.
Pengukuhan ini dilakukan oleh gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat, di Semau, Kabupaten Kupang. Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh semua bupati seluruh kabupaten di NTT. Sehingga mendapat tanggapan miring dari masyarakat.
Bahkan foto dan video diduga mengumpulkan banyak orang itu, tersebar luas serta viral di media sosial.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Satgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca Selengkapnya
Polri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca Selengkapnya
Kepolisian menerima surat kaleng terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Kapolres Belu
Baca Selengkapnya
Dito mengingatkan masyarakat untuk tidak takut jika hendak melaporkan dugaan penyelewengan pada PON 2024
Baca Selengkapnya
Polri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca Selengkapnya
Polri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca Selengkapnya
Kepolisian tidak mengetahui secara pasti status saksi yang dibawa sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum dalam OTT itu.
Baca Selengkapnya
Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Belum diketahui apa motif dari dua anggota tersebut yang ikut dalam aksi penyerangan tersebut.
Baca Selengkapnya
Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca Selengkapnya
Informasi OTT tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat malam.
Baca Selengkapnya
Laporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.
Baca Selengkapnya