Polemik 5000 senpi ilegal, Mabes Polri akan temui Menkopolhukam
Merdeka.com - Mabes Polri akan mendatangi Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk membahas polemik isu 5000 senjata api ilegal. Nantinya, pertemuan akan digelar Jumat (6/10) mendatang.
Demikian diungkapkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto. "Masalah senjata hari Jumat akan ada rapat di Kemenko Polhukam," ujar Setyo usai acara kenaikan pangkat Pati Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, itu pun menyatakan, jika soal 5000 pucuk senjata milik Polri dan juga 280 pucuk yang masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, akan dijelaskan secara resmi usai menggelar rapat dengan Kemenko Polhukam.
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Apa saja yang disita saat sidak di Rutan KPK? 'Sidak itu berlangsung pada 28 April 2023 dan berdasarkan berita acara ditemukan antara lain empat buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp30 Juta. Selanjutnya bahwa empat buah handphone itu dimusnahkan pada tanggal 9 Mei 2023 atas perintah terperiksa,' beber Albertina.
-
Siapa yang ditangkap saat menempatkan bahan peledak? Sejarahnya dimulai dari peristiwa 5 November 1605 O.S., saat Guy Fawkes, seorang anggota Gunpowder Plot atau Plot Bubuk Mesiu, ditangkap saat menempatkan bahan-bahan ledak di bawah ruangan Dewan Bangsawan.
-
Apa yang diamankan oleh prajurit TNI? Menariknya, penyusup yang diamankan ini bukanlah sosok manusia.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
"Jadi secara resminya nanti akan disampaikan di sana saja, tidak di sini. Hasil kegiatannya nanti hari Jumat," ujarnya.
Sebelumnya, Rapat terbatas di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang sedianya akan membahas polemik impor 5.000 senjata, urung dilaksanakan. Menko Polhukam Wiranto menyatakan, pertemuan dengan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri ditunda karena beberapa orang yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Wiranto tidak menyebut pihak yang tak dapat hadir dalam pertemuan tersebut.
"Tunggu saja, nanti saya rapat dengan instansi terkait dengan masalah itu. Gampang saya rapat seperempat jam juga selesai. Belum, belum hari ini (rapatnya), ya belum lengkap bagaimana mau rapat. Tadinya hari ini, tapi enggak hadir. Kalau ada yang tidak hadir nanti ribut lagi," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, JakartaPusat, Selasa (3/10).
Wiranto berjanji menyelesaikan polemik senjata yang membuat panas politik dalam negeri. Sebab, itu merupakan tanggungjawabnya. Seperti instruksi presiden, Wiranto juga tidak ingin ada kegaduhan lagi soal senjata tersebut.
"Itu urusan saya. Nanti saya selesaikan, enggak ada masalah kok. Enggak usah digaduhkan lagi, jangan berandai-andai. Semua nanti saya pertemukan," ujarnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut potret Jenderal TNI musnahkan miras hingga senpi dengan kacamata hitamnya.
Baca SelengkapnyaSaat tiba, Dito Mahendra mengenakan pakaian tahanan oranye dengan tangan diborgol.
Baca SelengkapnyaSebelum pembacaan tuntutannya, Jaksa mengungkapkan Dito memiliki total 15 senjata
Baca SelengkapnyaPerkara yang melibatkan kedua anggota TNI aktif tersebut telah diserahkan KPK ke Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaKasus Dito bermula saat KPK melakukan penggeledahan rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaISESS Ingatkan Kepemilikan Senpi Ilegal Lebih Besar dari Pemerasan
Baca Selengkapnya