Polisi gandeng PPATK telusuri aset Hannien Tour

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta terus memburu aset PT Ustmaniyah Hannien Tour, biro umroh dan haji yang terlibat penipuan dan penggelapan biro. Termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disetorkan para korban calon jamaah umroh yang batal berangkat ke tanah suci.

Upaya Polresta Surakarta juga dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan upaya tersebut diharapkan bisa memperkuat bukti adanya TPPU yang dilakukan bos PT Utsmaniyah Hannien Tour, Farid Rosyidin.

"Kami masih menunggu hasil PPATK terkait adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh para petinggi PT Hannien," ujar Kasatreskrim Polresta Solo, Kompol Agus Puryadi, Selasa (23/1).

Orang lain juga bertanya?

Jika hasil dari PPATK telah keluar, lanjut Agus, pihaknya akan menjerat tersangka dengan Pasal TPPU. Dengan demikian, hukuman tersangka lebih berat dibandingkan dengan Pasal 372 dan 378 yang saat ini dijeratkan.

"Kalau hanya dikenakan Pasal Penipuan dan Penggelapan hukumannya maksimal hanya sekitar 5 tahun. Tapi, kalau TPPU, bisa sampai 20 tahun penjara. Aset yang ditemukan nantinya bisa digunakan untuk ganti rugi para korban," ungkapnya.

Satreskrim Polresta Surakarta telah melimpahkan berkas 4 tersangka kasus penipuan dan penggelapan biro umrah dan haji PT Ustamaniyah Hannien Tour ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Senin (22/1).

Kasatreskrim Polresta Solo, Kompol Agus Puryadi mengatakan, 4 berkas yang dilimpahkan tersebut sesuai jumlah tersangka. Yakni Farid Rosyidin (45) sebagai direktur utama, Avianto B Satya (50) sebagai Bendahara, Arif (45) direktur operasional dan Ilham (32) selaku direktur teknis PT Usmaniyah Hannien Tour.

"Berkas sudah kita limpahkan ke Kejari Solo Senin kemarin. Tiap tersangka kita berkaskan masing-masing,” ujar Agus kepada wartawan, Selasa (23/1).

Agus menerangkan keempat tersangka dijerat dengan pasal berbeda, sesuai perannya masing-masing. Farid Rosyidin sebagai direktur utama dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Ia juga dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang berarti turut serta dalam kejahatan yang dilakukan. Sedangkan tersangka lainnya dikenakan Pasal 55 yakni turut serta dalam tindak kejahatan.

(mdk/rzk)