Politikus Gerindra Nilai Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup dari APBN

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan banyak hal yang harus disiapkan jika ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Salah satunya adalah aspek legalitas yang sampai sekarang belum terpenuhi.

"Syarat pertama harus didukung aspek legalitasnya, yang sejauh ini belum memenuhi aspek legalitas. Harusnya sejak perencanaan yang baik itu harus disampaikan dan dibicarakan dengan DPR sebagai wakil rakyat," kata Riza pada wartawan, Senin (26/8).

Riza menjelaskan, seharusnya wacana pemindahan ibu kota harus didiskusi juga dengan DPR. Serta tidak boleh diputuskan sepihak hanya dengan pemerintah.

"Jangan sepihak eksekutif memutuskan. Harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR dalam hal ini komisi II. Dan dalam hal ini tanda dan surat menyurat, melakukan pembahasan, RDP dan sebagainya," ungkapnya.

Selain itu beberapa hal juga harus diperhatikan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ini. Terutama masalah dana dan pembangunan di ibu kita baru.

"Dari sisi kemampuan kita tak memiliki cukup dana. Dan jangan juga menggunakan dana APBN. Apakah ada sumber-sumber lain. Kalau menggunakan APBN akan mengganggu proses pembangunan selama ini," ucapnya.

Kemudian saat ini Indonesia masih memiliki masalah yang lebih penting daripada pemindahan Ibu Kota. Politikus Partai Gerindra ini pun menyarankan pemerintah menyelesaikan masalah sosial tersebut.

"Kita masih punya masalah yang krusial, kita masih punya masalah lain seperti sosial di Papua, ini yang harus jadi perhatian pembangunan di Papua," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).