Polri & Kemen PU paling berpotensi curang di pengadaan barang & jasa

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di beberapa lembaga pemerintahan seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2016. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh ICW, Kepolisian menjadi lembaga yang paling berpotensi melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Yang paling berisiko Kepolisan RI. Mencapai 16,4 sangat berisiko dan pengadaannya cukup banyak dengan dana tender mencapai Rp 45,4 triliun," kata Divisi Kampanye ICW, Siti Juliatari Rachman, di Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jalan Epicentrum Tengah, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/5).

Selain Kepolisian, Kemen PU juga menjadi lembaga yang bepotensi kecurangan nomor dua dengan skor 16,1. Kemudian disusul oleh Kemenhub dengan skor 15,9.

Orang lain juga bertanya?

"Peringkat kedua Kemen PU dengan 16,1 sangat berisiko proyeknya lebih banyak lagi," ungkap Siti.

Tingginya angka tersebut kata Siti bisa menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa lembaga ini berpotensi terjadi korupsi. Siti menyarankan pemerintah untuk kembali memperhatikan beberapa proyek yang tidak terlaksana secara lancar.

"Seperti kasus e-KTP itu angkanya cukup tinggi dan kami sudah ingatkan oleh pemerintah setempat. Karena itu, kami menyarankan untuk menyusun perencanaan yang lebih presisi. Hal ini terkait dengan banyaknya rencana pengadaan yang kemudian tidak terlaksana, bisa dilihat ada 11.638 pengadaan yang tidak terlaksana pada tahun lalu," ucapnya.

Perlu diketahui, riset yang dilakukan ICW ini dilakukan sejak April hingga Mei 2017 dengan metode potential Fraud Analysis (PFA). Potential Fraud Analysis adalah alat penelitian yang dikembangkan oleh ICW untuk menilai potensi risiko korupsi paket-paket pekerjaan pemerintah yang dilelangkan.

Melalui metode ini, ICW memberikan skor dari 1 hingga 20 terhadap lima variabel di antaranya, nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan, dan monopoli.

Data riset tersebut diambil dari situs opentender.net yang merupakan situs buatan dari ICW dan LKPP. Situs tersebut mempublikasikan lelang tender yang digelar oleh pemerintah. Penelitian ini juga dipetakan secara nasional.

Di penelitian ini tidak menggunakan responden manusia dan hanya menggunakan analisis dari data yang sudah tersedia di situs opentender.net yang dikembangkan sendiri oleh ICW dan juga LKPP.

"Enggak kita tidak ada responden. Ini modelnya skoring jadi menggunakan variabel kemudian melihat anggarannya kemudian kita berikan skor," jelas Siti. (mdk/dan)