Polri tunggu laporan Kemenag & OJK tindak 4 biro mirip First Travel

Merdeka.com - Kementerian Agama menyebutkan, ada empat travel yang tengah diselidiki lantaran mempunyai kasus serupa dengan biro perjalanan haji dan umrah dilakukan First Travel. Dua travel di antaranya dipastikan bakal segera dicabut izinnya.

Menanggapi itu, pihak polri mengaku kalau belum mendapatkan informasi. Sebab, polri masih menunggu laporan dari pihak Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ya nanti kita lihat perkembangannya karena sebetulnya pengawasannya sebetulnya dari Kemenag itu masalah umrahnya, untuk keuangan ada OJK," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Gedung Divisi Humas Polri, Senin (14/8).

Dalam hal ini, Setyo menegaskan, apabila ditemukan tindakan pidana maka polri akan segera turun tangan.

"Polri melihat manakala terjadi pidana kaya kemarin itu (First Travel), kita kerjasama dengan Kemenag dan OJK, kita lakukan tindakan penegakan hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama mencatat ada empat perusahaan perjalanan umrah yang tengah diusut lantaran mempunyai kasus serupa dengan biro perjalanan haji dan umrah dilakukan First Travel. Dua travel di antaranya dipastikan bakal segera dicabut izinnya.

"Sudah kita siapkan SK-nya. Sudah kita review dan memenuhi syarat untuk dicabut," kata Kepala Pusat Informasi Kemenag Mastuki HS, di acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Namun, Mastuki enggan menyebutkan nama-nama travel tersebut. Akan tetapi, dari hasil penyelidikan sementara pihaknya, empat travel itu diduga sama persis melancarkan usahanya seperti dilakukan First Travel.

"Mereka punya calon jemaah berkisar 1.500 hingga 3.000 orang. Tapi mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, nanti saja setelah ada SK (Surat Keputusan)," katanya.

Nantinya, lanjutnya, izin dari empat perusahaan travel tersebut akan dicabut apabila terbukti melakukan penipuan. Hal ini dimaksud agar tak adanya korban penipuan yang berjatuhan

"Terhadap empat travel itu, jika memenuhi syarat-syarat yang kami terapkan, hal yang sama akan dilakukan, tidak akan didiskriminasi," pungkasnya.