PPKM akan Dicabut, Satgas Covid-19: Kondisi Kasus Sudah Semakin Terkendali

Merdeka.com - Pemerintah akan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Pencabutan dilakukan setelah Kementerian Kesehatan melakukan survei antibodi Covid-19.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tak mempersoalkan rencana pencabutan tersebut. Sebab, saat ini kasus Covid-19 sudah semakin terkendali.

"Kondisi kasus Covid-19 sudah semakin terkendali," kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito kepada merdeka.com, Senin (26/12).

Menurut Wiku, memang perlu ada penyesuaian kebijakan PPKM bila kasus Covid-19 semakin terkendali. Meski begitu, aturan pengendalian Covid-19 lain masih tetap akan diterapkan.

Seperti penegakkan protokol kesehatan, vaksinasi Covid-19, surveilans, serta komunikasi publik kepada masyarakat agar melindungi diri dari virus SARS-CoV-2.

"Serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi agar aktivitas yang tinggi dapat dijaga, kasus terkendali dan semakin membaik," imbuhnya.

Wiku menambahkan, ketika PPKM dicabut, penanganan pasien Covid-19 masih terus berjalan. Pemerintah tetap memprioritaskan penanganan pasien selama Covid-19 masih ada di Indonesia.

Pakar Usulkan PPKM Dihentikan Akhir Januari 2023

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra meminta pemerintah tidak terburu-buru menghentikan PPKM.

"Penghentian PPKM itu menunggu timing yang tepat," kata Hermawan melalui pesan elektronik kepada merdeka.com, Senin (26/12).

Menurutnya, waktu yang tepat untuk menghentikan PPKM yakni setelah libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Sekitar akhir Januari atau awal Februari 2023.

"Rasanya paling tepat kalau di ujung Januari 2023 atau awal Februari," ujarnya.

Hermawan mendorong pemerintah mengevaluasi penularan Covid-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru. Hasil evaluasi tersebut bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan PPKM.

Dia menekankan, perlu kewaspadaan dalam mengembil kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi saat ini, China kembali menghadapi gelombang baru Corona.

"WHO belum menghapuskan pandemi dari global situation. Tandanya kenaikan kasus di Tiongkok cukup tinggi di dalam negeri harus tetap hati-hati dan waspada," kata Hermawan.

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama menambahkan penghentian PPKM bisa dilakukan setelah kasus Covid-19 menurun.

"PPKM dapat saja dihentikan kalau memang kasus sudah menurun," ucapnya.

Tjandra mengatakan, kasus positif dan kematian karena Covid-19 di hampir seluruh negara menurun. Hanya China yang masih mengalami lonjakan Covid-19.

"Karena menurun, WHO sejak September (terakhir 14 Desember) sudah mulai menyebut bahwa di tahun 2023 diharapkan kegawatdaruratan pandemi sudah dapat dicabut," kata mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini.

Tunggu Hasil Kajian

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Karena kondisi Covid-19 di Indonesia sudah membaik.

Namun, Jokowi masih menunggu seluruh hasil kajian dan kalkulasi dari para menterinya yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Ditargetkan kajian itu selesai pada pekan ini.

"Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana, Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan adanya kajian tersebut, Jokowi menyiapkan Keputusan Presiden terkait penghentian PPKM. Dengan keputusan tersebut tidak akan ada lagi pembatasan karena Covid-19.

"Sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM," ujar Jokowi.

Ia bilang, dalam pekan ini ditargetkan keputusan untuk menghentikan PPKM itu bisa dikeluarkan. "Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," ujar Jokowi.