Follow
Pramono Edhie: Kalau KRI Usman-Harun berlayar jauh baru bahaya
Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan TNI Pramono Edhie Wibowo, angkat bicara soal polemik penamaan Kapal Republik Indonesia Usman Harun yang dipermasalahkan Singapura. Menurut peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu, adalah hak bangsa Indonesia dan tidak ditujukan buat mengancam siapapun.
"Namanya saja Kapal Republik Indonesia. Usman-Harun orang Indonesia. Kapal Indonesia, melaut di Indonesia, kalau berlayar jauh baru itu bahaya," kata Pramono kepada awak media, di Surabaya, Rabu (12/2).
Pramono mengatakan, Singapura tidak berhak memprotes penamaan KRI Usman-Harun. Karena menurut dia, jika hal itu dilakukan maka negeri singa itu sudah mencampuri terlalu jauh urusan Indonesia.
-
Kenapa Anwar Usman tidak boleh ikut sidang MK untuk PSI? Sebab diketahui, ketua umum PSI yakni Kaesang Pangarep adalah keponakan dari hakim Anwar Usman.'Jadi (yang tidak boleh) memeriksa, dan memutus perkara yang tidak ada dalam konteks partai PSI dan itu perintah atau amanat dari putusan Majelis kehormatan MK,' tegas Fajar.
-
Mengapa Anwar Usman dilarang terlibat? Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024. 'Iya betul (tanpa Anwar Usman). Ini untuk pilpres yang pasti. Kalau pilpres ini perintah dari keputusan Majelis Kehormatan MK.
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kenapa Singapura dipilih? Pasalnya, ia akan mengadakan konser selama 6 hari di Singapura. Pertanyaannya, mengapa hanya Singapura?
-
Mengapa Kartika Putri pergi ke Singapura? Pilihan ini diambil setelah pengobatan di Indonesia tidak memberikan hasil yang memuaskan.
-
Kenapa pengangkatan KGPH Purbaya diprotes? Adik Pakuwana XII, GKR Wandasari atau Gusti Moeng, menyebut pengangkatan KGPH Purbaya sebagai putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta tidak sesuai adat.
"Masalah penamaan KRI itu urusan dalam negeri. Kami berharap negara tetangga mau mengerti," ujar Pramono.
Pramono menyanggah tudingan Singapura sampai saat ini menyebut Usman-Harun teroris. Menurut dia, wajar jika seseorang di suatu negara dicap pecundang, tapi di negara asalnya dikenal sebagai pahlawan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Suasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca Selengkapnya
Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca Selengkapnya
Interupsi hubungan Anwar dengan Gibran tidak digubrin dan hakim MK melanjutkan pembacaan putusan.
Baca Selengkapnya
Jadi selain berhukum berdasarkan rule of law, seluruh warga negara juga mesti memegang teguh rule of etik.
Baca Selengkapnya
Arief yang sudah 12 tahun menjadi hakim konstitusi itu sangat sedih MK dicap sebagai Mahkamah Keluarga.
Baca Selengkapnya
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku mendapat cerita dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK karena melanggar etik berat. Sebagai gantinya, Suhartono ditunjuk sebagai Ketua MK periode 2023-2028
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.
Baca Selengkapnya
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Baca Selengkapnya
Tengah Air Base jadi markas pesawat jet tempur Inggris. Dijaga kuat dengan rudal antipesawat udara.
Baca Selengkapnya
Eks Ketua MK Nilai sedang mengalami masalah yang berat usai mengubah syarat capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Gerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998
Baca Selengkapnya