PSI: Formula E dan Asian Games Beda Kelas!

Merdeka.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menilai penjelasan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E yang memuat banyak ketidakkonsisten dari kesepakatan kesepakatan dalam beberapa proposal sebelumnya.

"Berdasarkan tanggapan itu kita dibuka fakta bahwa Pemprov tidak konsisten. Kenapa karena data-data yang kita sampaikan berdasarkan permohonan dari mereka, proposal dari mereka, proposal paparan yang mereka ajukan, mereka paparkan kepada kami di ruang-ruang rapat resmi," kata Anggara saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/9).

Ketidakkonsistenan terlihat, kata Anggara, terkait perubahan commitment fee sebesar Rp560 miliar pada proposal terbaru saat ini yang berlaku untuk tiga tahun. Padahal pada kesepakatan sebelumnya Pemprov DKI diminta membayar commitment fee untuk lima tahun yang totalnya sekitar Rp2,3 triliun.

"Kemudian, mereka menyederhanakan, misalnya. Kan ada ya ada pointpembesaran fee 560 miliar itu untuk tiga tahun. Loh mereka lupa, kita kan punya deadline paparanya permohonan Dinas Pemuda dan Olahraga," katanya.

"Kemarin juga kan beredar, inget enggak yang surat Kadispora kepada Pak Gubernur untuk melunasi. Kalau tidak akan terkena pinalty, itukan ada angka-angkanya ada. Jadi saya makin melihat boboroknya Formula E ini dari sanggahan-sanggahan mereka. Kenapa, karena, ada ketikdakonsisten di situ," tambahnya.

Dengan adanya perubahan-perubahan beberapa kesepakatan, lantas Anggara, menagih dokumen studi kelayakan atau fisibility study serta renegosiasi kontrak atas perubahan dari kesepakatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Formula E.

Walaupun saat ini Pemprov DKI telah mengecilkan anggaran, termasuk melibatkan pihak swasta sebagai sponsor pada gelaran tersebut. Namun Anggara tetap menagih pertanggung jawaban dana Rp560 miliar yang dikeruk dari APBD, untuk pembayaran commitment fee.

"Itukan harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan, dari logika penganggaran apakah bisa misalnya, kita bicara logika penganggaran permohonannya untuk commitment fee 2019, tetapi dibayarkannya untuk sesuatu yang lain, kan tidak bisa," jelasnya.

Atas hal tersebut, Anggara menyebut jika apa yang disampaikan Pemprov DKI dalam penjelasan terkait Formula E adalah pembodohan. Karena tidak melampirkan dokumen-dokumen ihwal perjanjian yang baru hingga terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.

"Tidak disebutkan juga dokumen-dokumen pendukung. Nah seharusnya dikembalikan dulu, renegosiasi kontak dulu. Kita tarik dulu kemudian kita negosiasi kontrak baru. Jadi kalau menurut saya jawaban itu pembodohan publik. Maksudnya mereka jangan lupa kalau kita ini megang dokumennya, yang berasal dari mereka juga," jelasnya.

Selain itu dia juga mengkritik pengibaratan yang dilakukan Pemprov DKI dengan membandingkan gelaran Formula E dengan Moto GP di Mandalika maupun Asean Games pada tahun 2018 yang menurutnya berbeda kelas.

"Perbedaanya dengan Mandalika secara sederhana adalah kita, Mandalika itu membangun sirkuit. Ada aset yang akan ditinggalkan, di sana. Kaya kita bangun stadion. Kalau Formula E sirkuitnya mau dipasang dimana sih? Terus kedua Formula E itu knock down lepas pasang, jadi tidak ada aset yang ditinggal, orang balapannya di jalan, iya kan," bebernya.

"Terus ada juga narasi yang membandingkan dengan Asean Games. Pertanyaan sederhana kalau Asian Games, itu ada kebanggaan atlet-atlet kita yang sudah latihan mengharumkan nama bangsa, itu diwadahi dalam fasilitas itu. Nah pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang jadi pembelap di sana. Enggak usah pembalapnya deh, siapa tim Indonesia yang berlaga di sana, tidak ada," tambahnya.

Sedangkan dalam perspektif bisnis, menurutnya, antara Formula E dengan Moto GP sangatlah timpang. Terlebih jika merujuk pada ketenaran minat di Indonesia Moto GP jauh lebih diminati dan lebih besar market pasarnya daripada Formula E.

Selain itu, dia juga menyoroti kota-kota yang disebutkan telah selenggarakan Formula E juga tidak dikenal, masyarakat Indonesia. Sehingga tolak ukur untuk mengenalkan kepada masyarakat melalui ajang balapan mobil itu kurang lah tepat.

"Kota mana yang kita inget gitu, makanya efek itu bisa terukur, kan tidak. Jadi menurut saya Jakarta sudah cukup dikenal lah sama dunia. Tetapi tetap point utamanya karena ada pelibatan APBD disana. Kalau pakai swasta silahkan jalan, tapi ini APBD," sebutnya.

Sehingga dia menegaskan, jika yang dipersoalkan PSI dalam gelaran Formula E, karena menggunakan anggaran APBD Rp560 miliar. "Kiita coba bandingkan dengan Jakarta Marathon sebelum pandemi, itu mengangkat Citra Jakarta, kami sepakat aja kita support. Kita hanya menfasilitasi tempat kan (tidak pakai APBD)," tuturnya.

Oleh karena itu, Anggara mengkritik atas pemaparan Pemprov DKI yang dianggap sebagai pembodohan kepada masyarakat, dengan menjelaskan pembenaran yang banyak ketidakonsistenan pada perjanjian sebelumnya tanpa adanya rujukan dokumen sebagai bukti perubahan.

"Janganlah, menurut saya, yang perlu saya tekankan, janganlah pembodohan publik ini untuk pembenaran aja. Mereka menjelaskan pembenaran versi mereka, tapi menaifkan data-data yang ada dan sudah terjadi," tuturnya.

Alhasil, Anggara menjelaskan kalau alasan partainya mengajukan interpelasi untuk menagih penjelasan Pemprov DKI terkait pelaksanaan Formula E yang sudah sejak lama jadi pembahasan di PSI.