Psikolog: Anak hasil pernikahan siri bisa jadi minder

Merdeka.com - Melakukan nikah siri bukan tanpa risiko. Paling terkena dampaknya adalah anak. Menurut psikolog Efnie Indrianie, masalah yang ditimbulkan adalah status anak di lingkungan sekitar.

"Biasanya, problem bagi para anak hasil pernikahan siri itu adalah masalah pengakuan secara hukum dan sosial. Hal ini jelas berdampak secara psikologis, hingga berpotensi anak tersebut memiliki konsep yang negatif terhadap dirinya sendiri," kata Efnie saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/12).

Saat anak beranjak dewas, maka akan banyak bertanya dan berinteraksi dengan temannya. "Gejala ini bisanya dimulai dari 4 kelas SD, saat si anak berumur sekitar 9 tahun, di mana saat itu adalah masa-masa bagi anak tersebut, untuk mulai berproses mencari identitas dirinya, baik dalam kejelasan status sosial maupun pengembangan bakat. Jika saat itu pendampingan pada mereka tidak baik, hal itu bisa berakibat terjebaknya si anak pada lingkungan yang tidak baik pula," ujarnya.

Efnie mengatakan, sejumlah ganjalan sosial terkait status anak hasil pernikahan siri ini bisa juga disebabkan karena stigma-stigma yang buruk tentang status si anak di lingkungan.

Berbagai masalah mulai dari tidak diakui, penolakan status sosial, atau bahkan penghinaan sangat rentan diterima oleh anak-anak hasil pernikahan siri tersebut.

"Berbagai kasus seperti penolakan status sosial atau tidak diakui oleh lingkungannya, bisa membuat anak-anak hasil pernikahan siri ini kehilangan perasaan aman dan nyaman sejak kecil. Hal ini bisa menyebabkan si anak tidak bahagia saat sudah dewasa, bahkan bisa jadi minder. Dengan banyaknya pressure terhadap status sosialnya, si anak itu akan cenderung merasa tidak berguna dan terbuang, dan ini yang berbahaya," kata Efnie.

Secara agama, status anak dari hasil pernikahan siri ini tetap mendapat hak sama, dengan anak hasil perkawinan sah berdasarkan negara. Namun, karena tidak dicatat oleh hukum formal negara, maka status anak hasil nikah siri itu dikatakan 'di luar nikah', jika dilihat dari kaca mata administratif kependudukan yang dimiliki pemerintah.

Hal ini dikarenakan, status nikah siri itu jelas bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".

Risiko akibat ketidaktahuan perempuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia itu, menyebabkan para perempuan yang menjalani nikah siri ini, serta anak-anak hasil perkawinannya, rentan untuk dirugikan oleh sang suami saat terjadi hal-hal terkait aspek hukum di waktu mendatang.