Follow
Pujian OSO untuk Jokowi hingga minta gedung baru buat DPD
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengundang Presiden Joko Widodo ke acara Sarasehan DPD RI 2017. Di acara tersebut, pria yang disapa OSO ini curhat kepada Jokowi soal gedung DPD.
"DPD adalah satu-satunya lembaga negara hasil reformasi yang belum mendapatkan gedung untuk melakukan fungsinya. Padahal, hal ini bisa dilakukan sempurna bila kebutuhan sarana di ibu kota itu bisa dipenuhi," ungkapnya saat menyampaikan sambutan, Jumat (17/11).
OSO menyebut, fasilitas gedung sangat diperlukan untuk mendukung kerja DPD. Sebagaimana yang tercantum dalam UU MD3, kata dia, sesungguhnya perwujudan DPD adalah tanggung jawab bersama baik oleh lembaga negara, masyarakat, maupun Presiden Jokowi.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Mengapa PPDP penting? Dengan peran dan tugasnya tersebut, PPDP memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan data pemilih yang akurat dan valid dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Kenapa DPR perlu manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
"Hal ini sesungguhnya diamanatkan di UU MD3 sejak beberapa tahun yang lalu," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, OSO mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara sarasehan DPD. Tak hanya itu, mantan Ketua Kadin Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini melemparkan pujian untuk Kepala Negara.
"Susah deh cari presiden kayak gini lagi, saya doakan bapak selalu sehat," ucapnya.
Presiden Jokowi yang ditemui usai acara sarasehan tidak ingin berkomentar soal permintaan OSO untuk membangun gedung DPD. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini malah menyerahkan kepada OSO untuk menjawab pertanyaan wartawan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Baca Selengkapnya
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca Selengkapnya
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, perlu memprioritaskan gedung-gedung lembaga negara seperti yudikatif, eksekutif dan legislatif di IKN.
Baca Selengkapnya
Alasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, nyatanya bangunan Istana Negara dan Istana Garuda sudah dapat digunakan untuk acara-acara.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya