Follow
RJ Lino: Crane yang Saya Beli Paling Murah Sepanjang Sejarah Negeri Ini Berdiri
Merdeka.com - Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino (RJ Lino) mengaku kecewa, bahwa akhirnya setelah lima tahun KPK melakukan penahanan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC).
RJ Lino meyakini cara hitung dilakukan KPK bersama BPK untuk proyek tersebut salah. Sebab dia mengungkapkan memang tidak ada kerugian negara yang terjadi.
"Jadi mau saya bilang, waktu BPK periksa saya tahun lalu mereka tidak fair, sebenarnya tadi pak Alex harusnya kasus ini dihentikan sejak awal. Jadi kalau BPK itu fair mereka harusnya isi itu, tidak ada kerugian negara," katanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/3).
-
Siapa yang mengapresiasi perhitungan kerugian ekonomi dalam korupsi? DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi Wakil Ketua Komisi III mengapresiasi langkah Kejaksaan Agug (Kejagung) yang disebut mengeluarkan terobosan melalui aturan penyertaan penghitungan jumlah kerugian perekonomian negara dalam penanganan kasus korupsi, meski dalam pembuktiannya menjadi keputusan hakim di pengadilan.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Kenapa MK tidak menemukan penyalahgunaan bansos? Hakim MK membeberkan bukti dari pernyataan para menteri sebagai pertimbangan.
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
Menurutnya, proses pengadaan QCC dilakukan lewat pelelangan yang nilainya lebih tinggi daripada penunjukan langsung. Dia menjelaskan, hal tersebut juga berproses.
"Dua tahun kemudian saya lelang. Lelangnya itu 10 orang, yang masukin penawaran itu dua orang. Barangnya sama persis. Kebetulan pemenangnya sama, harganya itu 500 ribu dolar lebih mahal dari saya nunjuk langsung," jelasnya.
Terkait data yang KPK peroleh untuk menghitung harga pokok produksi dari seorang ahli ITB, RJ Lino juga berkomentar. Menurutnya, KPK telah salah menunjuk seorang yang dijadikan validasi karena latar bidang yang tidak sesuai.
"Itu ahli ITB yang hitung kerugian negara. Itu ahli sama bidangnya dengan saya, ahli kelautan, gelombang. Bukan mengenai crane. Dia baru pertama kali ngelihat crane waktu di Pontianak. Ga punya kualifikasi untuk hitung kerugian negara," ujarnya.
Menurut RJ Lino, crane yang dibelinya adalah crane dengan harga paling murah sepanjang sejarah Indonesia. Dia pun membandingkan dengan crane di Pelindo I dengan harga yang beda hampir dua kali lipatnya.
"Crane yang saya beli itu paling murah sepanjang sejarah negeri ini berdiri. Pelindo 1 crane yang hanya bisa ngangkat satu harganya 11,2 juta dolar, saya beli 5,5 juta dolar. Jadi itu sama sekali tidak fair," tutupnya.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Baca Selengkapnya
Jaksa sebelumnya mendakwa Achsanul Qosasi menerima uang Rp40 miliar untuk pengkondisian BPK dalam proyek menara BTS Kominfo.
Baca Selengkapnya
Beredar narasi Presiden Jokowi membangun IKN untuk warga China
Baca Selengkapnya
Proyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Baca Selengkapnya
PT KCIC membantah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membuat PT Wika merugi hingga Rp7,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca Selengkapnya