Ruki dukung SP3 KPK, ini tanggapan Menkum HAM

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly enggan menanggapi lebih jauh soal usulan Ketua Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki mengenai KPK harus memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Menurut Yasonna, sebaiknya soal SP3 KPK jangan dulu dibahas hingga DPR selesai membuat draft usulan revisi UU KPK.

"Ya nantilah itu. Jangan sekarang kita bahas, kita lihat dulu seperti apa itu barang ya kan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).

Yasonna menambahkan, kemungkinan yang dimaksud SP3 KPK oleh Ruki adalah agar KPK dapat berhati-hati menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Sebab, tegas Yasonna, dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang.

"Mungkin ada usulan yang dimaksudkan Pak Ruki supaya jangan lagi kejadian seperti yang lama. Kalau tidak ada SP3, ada juga tujuannya. Tujuannya supaya KPK itu betul-betul sebelum menetapkan tersangka, betul-betul menghargai judge process of law," jelas Yasonna.

Yasonna melanjutkan, tidak boleh menegakkan hukum tidak sesuai dengan hukum acara. Termasuk seorang yang tertangkap tangan pun harus dihargai hak-haknya.

"Itu prosesnya. Kalau tidak nanti ada kesewenang-wenangan. Itu sudah sejarah perjalanan hukum itu, sekali kita melonggarkan dalam begitu akan terjadi. Power tends corrupt, absolute power corrupt absolutly. Itu sudah adagium, dimanapun kekuasaan harus di cek, dimanapun. Itu namanya check and balances. Kekuatan KPK itu perlu di cek, DPR juga begitu," terangnya.

Beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mengajukan praperadilan di pengadilan. Hasilnya, status tersangka yang telah ditetapkan KPK dikalahkan oleh pengadilan.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) KPK. Dia menilai ada beberapa hal yang mendesak UU KPK harus diubah.

Ruki mengatakan untuk saat ini KPK harus memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Memberi Izin Penghentian Penyidikan kepada KPK," kata Ruki saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (17/6).