Rumah Sakit Jiwa di Riau disebut lakukan Pungli, ini penjelasan direktur RS
Merdeka.com - Kasus beda tarif pemeriksaan rohani di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, Riau mencuat. Diduga, ada pungutan liar (Pungli) sehingga menyebabkan perbedaan tarif.
Kabar ini bermula dari Komisioner Panwaslu Pekanbaru, Yasrif Yakub Tambusai yang merasa ditipu pihak rumah sakit. Sebab kemahalan membayar biaya tes kesehatan jiwa.
"Saya diminta bayar Rp 400 ribu. Padahal baru saja tes beberapa bulan yang lalu, harusnya ketentuannya diperpanjang dengan cukup membayar administrasi Rp 50 ribu karena belum 6 bulan," ujar Yasrif. Dikutip dari Antara, Sabtu (30/6).
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Dimana penipuan itu terjadi? Aksi seorang Warga Negara Asing (WNA) melakukan pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan agama menyasar warga Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
-
Siapa yang perlu waspada dengan penipuan kos? Menjadi mahasiswa baru yang baru merantau tentu menghadapi banyak tantangan. Salah satunya mencari tempat tinggal yang nyaman dan aman. Di era digital seperti sekarang, mencari kos-kosan sering dilakukan melalui aplikasi atau media sosial. Namun, ada risiko penipuan yang perlu diwaspadai.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Kenapa Ristanta menerima uang pungli? 'Menimbang uang yang diterima terperiksa dari saksi Hengki dan saksi Ramadan Ubadillah merupakan uang bulanan yang bersalah dari tahanan sebagai uang tutup mata agar para tahanan dibiarkan menggunakan alat komunikasi selama berada di dalam rutan KPK,' tutur anggota Dewas KPK.
-
Dimana penipuan terjadi? Pasangan ini memiliki sebuah pusat terapi di Kanpur, Uttar Pradesh, di mana mereka diduga meyakinkan orang-orang bahwa proses penuaan mereka dipercepat oleh polusi udara yang parah.
Yasrif adalah salah satu korban selain anggota peserta tes calon anggota Bawaslu kabupaten/ kota se-Riau beberapa waktu lalu yang merasa dirugikan atas mahalnya pungutan biaya tersebut.
Kasus protes ini mencuat dalam pembayaran biaya tes kesehatan rohani bagi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.
Sementara itu, sebut Yasrif, ia menemukan juga salah seorang peserta tes dari daerah Pelalawan, Khairudi pada hari sebelumnya hanya membayar Rp 145 ribu untuk peserta baru sesuai tarif resmi yang sebelumnya berlaku.
"Kami keberatan ada perbedaan," katanya.
Namun, Direktur Utama RSJ Tampan Pekanbaru, Riau Haznelli Juita membantah kabar itu. Dia menegaskan, pihaknya mengikuti prosedur dan regulasi dalam menetapkan tarif. Yakni berdasarkan peraturan Gubernur no.6 tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan, penggunaan fasilitas dan pelatihan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
Haznelli mengatakan, bahwa tarif yang dipatok sebesar Rp 400 ribu sudah sesui dengan Peraturan Gubernur Riau no.6 tahun 2015.
Sehingga jika sempat ada temuan perbedaan tarif yang didapatkan oleh seorang peserta asal Kabupaten Pelalawan yang mengikuti tes rohani sebesar Rp 145 ribu, diakuinya adalah kesalahan dari petugas yang sedang berjaga.
"Itu kealpaan, perbedaan tarif itu karena petugas kita salah input di komputer dan yang kekurangan itu tidak mungkin diminta kembali sebab kesalahan dari pihak rumah sakit," kata Dirut.
Dia mengatakan, tarif yang dipatok tersebut berlaku bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti tes rohani dan tidak tebang pilih.
"Tidak memandang siapa yang ingin ikut tes rohani, karena berdasarkan pergub tarifnya memang sudah dipatok segitu," tegasnya.
Menanggapi beberapa orang yang akan melaporkan pihak rumah sakit ke Polresta Pekanbaru, ia menambahkan pihak rumah sakit juga akan menghadapinya karena apa yang dilakukan sudah sesuai peraturan.
Sebelumnya diberitakan beredar isu bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan melakukan tindakan pungutan liar terkait tes rohani calon anggota Bawaslu Provinsi Riau.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca SelengkapnyaPenyidik masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait setoran uang dari perangkat daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaMengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca SelengkapnyaMenkes tampak tak main-main dengan kasus ini. Dia ingin kasus semacam ini harus diusut tuntas dan memberikan efek jera.
Baca SelengkapnyaKPK menyita uang Rp1 miliar lebih dalam rangkaian OTT Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Baca SelengkapnyaRN mencairkan dana itu lalu memberikan kepada para staf dengan nominal tak sesuai dengan semestinya.
Baca SelengkapnyaSetelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaDekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko diberhentikan sementara dari aktivitasnya di RS Kariadi Semarang. Keputusan ini memunculkan protes dari sivitas akademika Undip
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKPK menemukan setidaknya ada tiga RS swasta yang melakukan klaim fiktif kepada BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaPolisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaKPK menduga oknum dokter atau mantan dokter di rumah sakit dan manajemen ikut bermain dalam praktik korupsi ini.
Baca Selengkapnya