Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Saber Pungli Temukan Dugaan Pemalsuan Kualitas Beras BNPT di Bandung Barat

Saber Pungli Temukan Dugaan Pemalsuan Kualitas Beras BNPT di Bandung Barat Beras. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Tim Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya pemalsuan kualitas beras di sejumlah keagenan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terkait program BNPT.

Katim Tindak Saber Pungli Polda Jabar, AKBP Zul Azmi mengungkapkan, adanya temuan dalam investigasi ke lapangan tersebut dan pihaknya akan terus melakukan pendalaman mengenai dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Bandung Barat.



Diduga CV TKJ (keagenan beras) hanya menjual karungnya saja yang sudah memiliki izin kemas dan izin edar dari Kementerian Pertanian namun berasnya bukan beras premium sebagaimana tercantum di karung tapi memakai beras lokal.



Tim Saber Pungli juga menemukan di wilayah tersebut, supplier mengirim komoditi yang buruk ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat).



"Dan untuk memastikan supaya program BPNT lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Jangan sampai ditemukan (korupsi) akibat banyaknya oknum yang bermain," kata Zul Azmi seperti dilansir dari Antara, Minggu (8/8).



Buruknya kualitas komoditi diterima oleh sejumlah agen di Kecamatan Ciburuy Kabupaten Bandung Barat dari supplier nakal CV TKJ yang menerima, komoditi beras dan telur sangat jauh dari ketentuan Pedoman Umum (Pedum) BPNT.



Salah satu Agen BPNT yang letaknya di pinggir situ Ciburuy, menerima beras dari CV TKJ yang kualitasnya bukan premium tapi dihargakan beras premium.

 Begitu pun dengan komoditi telur yang harganya membumbung tinggi ke langit biru dan harga eceran telur di pasar umum Rp22,500 namun supplier menghargakan ke agen dan KPM Rp28.000 sampai dengan Rp29.000.



Buruknya komoditi yang diterima KPM diakui oleh Ketua RW setempat, Titin di wilayah Keagenan Ciburuy.



Menurut Titin warga terpaksa menerima karena diduga sebagai supplier CV TKJ bekerja sama dengan oknum tertentu dengan cara menekan atau memaksa KPM untuk menerima komoditi dari CV TKJ.

Tak hanya CV TKJ di kegaenan Kecamatan Batujajar pun sejumlah agen mengeluhkan hal yang sama.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Satgas Pangan Polri Belum Temukan Penimbunan Beras
Satgas Pangan Polri Belum Temukan Penimbunan Beras

Kepastian itu didapat setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang-gudang beras di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
Harga Beras Terus Melonjak, KPPU Telusuri Dugaan Permainan Kartel
Harga Beras Terus Melonjak, KPPU Telusuri Dugaan Permainan Kartel

KPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT

Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako

Baca Selengkapnya
Inspeksi di Pasar Tambun, Ini Temuan Satgas Pangan Polri
Inspeksi di Pasar Tambun, Ini Temuan Satgas Pangan Polri

Hasil temuan di lapangan bahwa sejumlah harga pangan terpantau dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Dukung Penindakan SPBU Nakal
Pertamina Patra Niaga Dukung Penindakan SPBU Nakal

Dalam memastikan quantity and quality produk, Irto mengatakan pengecekan selalu dilakukan berkala mulai dari Terminal BBM hingga SPBU.

Baca Selengkapnya
Ini Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Presiden Tahun 2020 Terendus KPK
Ini Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Presiden Tahun 2020 Terendus KPK

KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Presiden (Banpres) saat Pandemi Covid-19 di Jabodetabek 2020.

Baca Selengkapnya