Satgas TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu Tidak Libatkan KPK, Ini Alasannya

Merdeka.com - Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun akan dibentuk besok. Namun, Satgas itu tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Satgas TPPU ya, untuk kasus pencucian uang, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RPD dengan Komisi III DPR, harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya," katanya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

"KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita," ujar Ketua Komite TPPU itu.

Meski begitu, Mahfud telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK bahwa instansinya tak dilibatkan. Menurutnya, KPK tetap menindak TPPU itu di luar satgas.

"Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firli, Pak Firli akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim," terangnya.

Dia menjelaskan, Satgas TPPU itu terdiri dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Mahfud menjamin, kerja Satgas TPPU bersifat independen meski pihak eksternal tak dilibatkan.

"Memang banyak yang (mempertanyakan) 'Wah, itu jeruk makan jeruk. Masak mau memeriksa diri sendiri?' Enggak juga karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber," tutupnya.