SBY: Hukum harus ditegakkan di Papua
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergegas pulang dari Pemalang ke Jakarta ketika mendengar delapan anggota TNI tewas ditembak sipil bersenjata di Papua. SBY menegaskan akan mengambil tindakan tegas terkait penyerangan ini.
"Tentu kedaulatan negara harus dijaga. Keutuhan teritorial harus dijaga. Situasi sosial kemanan harus dijaga dan hukum harus ditegakkan," kata Presiden SBY di Istana Negara, Jumat (22/2).
Menurut SBY situasi ini mengganggu stabilitas di Papua. Pemerintah Indonesia sudah bekerja keras untuk membangun Papua.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Siapa yang meminta delapan anak Papua masuk TNI? Kedelapan anak muda itu dimintakan langsung oleh Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk menjadi bagian dari prajurit TNI-AD.
-
Siapa yang pimpin operasi TNI AL di Papua? Pelaksanaan operasi tersebut dipimpin Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Wawan Trisatya Atmaja.
-
Bagaimana hukuman diberikan pada anggota TNI? 'Kalau dia melanggar kita hukum. Ada aturannya,' imbuh Agus.
"Pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan untuk Papua. Baik dengan kebijakan dan program aksi termasuk alokasi dan distribusi anggaran termasuk sejumlah langkah agar taraf hidup dapat ditingkatkan dari masa ke masa," kata SBY.
SBY mengaku sudah menginstruksikan Indonesia dan dunia perlu tahu prajurit TNI dan Polri menjalankan tugas, menjaga kedaulatan, sekaligus menjaga keamanan dan memproteksi rakyat. Bukan menindas warga Papua.
"Sudah sangat jelas saat menjalankan tugas TNI dan Polri sungguh menghormati hukum dan aturan yang berlaku, hormati HAM, manakala ada eksesif tentu akan dapatkan sanksi. Namun, hal ini sangat mengganggu. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah yang cepat dan tepat. Itu yang hendak kita lakukan," tegas purnawirawan jenderal bintang empat ini. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Agus Subiyanto merespons soal Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penyerangan dan pembunuhan kepada warga
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bicara Penanganan di Papua: Hard Power Jalan Terakhir
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku merasakan duka mendalam atas gugurnya prajurit-prajurit terbaik bangsa tersebut.
Baca SelengkapnyaAmnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaPangdam Cendrawasih tidak mentolerir apa pun bentuk pelanggaran hukum.
Baca SelengkapnyaJenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai situasi di Papua.
Baca SelengkapnyaKini saatnya semua masyarakat Papua untuk fokus pada kerja keras, kerja bersama untuk mengisi kemerdekaan.
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.
Baca SelengkapnyaTerkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaPangdam mengatakan kejadian itu harusnya tidak perlu terjadi di tengah upaya menyelesaikan konflik di Papua.
Baca Selengkapnya