Sekjen Gerindra Minta KPU Merinci 6 Juta Pemilih Tambahan yang Masuk DPT
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi penetapan 192 juta jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2019. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memberikan perincian jumlah tambahan DPT sebanyak 6 juta pemilih.
"Jadi disebutkan data Dukcapil ada 31 juta jumlah pemilih belum masuk DPT, tapi hari ini sudah masuk DPT 6 juta sekian yang masuk tambahan, tapi belum tanpa rincian," kata Muzani dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Penyempurnaan DPT Jilid Kedua di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/12).
Rincian dimaksud, lanjut Muzani, adalah berapa total jumlah yang tereliminasi dan juga alasan mereka tidak masuk. Demikian juga asal tambahan jumlah 6 juta pemilih.
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang menetapkan DPT Pemilu? Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
"Hal ini demi data yang komprehensif," tegas Muzani.
Menurut Muzani, pihaknya masih menemukan kecurangan di wilayah Bondowoso Jawa Timur. Di mana, ada satu NIK yang digunakan 10 kali untuk daftar pemilih.
"Jadi kami sampaikan ini, juga ke Bawaslu untuk ini karena jumlahnya lumayan, karena modus ini harus ditangkal sebelum hari H agar menjadi Pemilu yang terpecaya," terang Muzani.
Reporter: Radityo
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaTito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.
Baca SelengkapnyaKPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca SelengkapnyaHeru Budi hingga saat ini belum memutuskan untuk maju di Pilgub Jakarta
Baca SelengkapnyaSusunan kabinet yang beredar di media sosial itu bernama 'Kabinet Indonesia Emas'.
Baca SelengkapnyaData Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan dasar pemilih dalam Pilkada 2024 yang sudah terekam pada data dukcapil.
Baca SelengkapnyaKPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.
Baca Selengkapnya"Bakal pasangan calon (paslon) hanya diperkenankan membawa 150-200 orang pendukung," kata Ketua KPU DKI Wahyu
Baca SelengkapnyaMenurut Muzani, banyak kader parpol juga berasal dari profesional atau ahli di bidang masing-masing.
Baca SelengkapnyaTerdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaGerindra menilai, penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 tidak profesional sehingga hasilnya tidak sesuai harapan.
Baca Selengkapnya