Follow
Selama 2015, ada 76 UU yang diuji berulang kali di MK
Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku sepanjang tahun 2015 sebanyak 76 undang-undang diujikan ke lembaga yang dia pimpin. Beberapa undang-undang ada yang memiliki frekuensi pengujian yang cukup tinggi.
Salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
"Ya undang-undang nomor 8 tahun 2015 kita uji sebanyak 31 kali," kata Arief saat jumpa pers pada acara refleksi kinerja Mahkamah Konstitusi 2015 di Jakarta, Rabu (29/12).
-
Kapan Mahkamah Agung merayakan HUT ke-78? Momen peluncuran ini berlangsung pada Jumat (18/03/2023) lalu.
-
Apa yang dilakukan di sidang MK hari ke-7? Agendanya, mendengarkan keterangan empat menteri dari kabinet Jokowi yang dihadirkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kapasitas sebagai saksi.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Dimana UU Pemilu berlaku? Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bukan hanya itu, sambung Arief, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana juga diuji sebanyak 12 kali.
"Undang-undang acara pidana nomor 8 tahun 1981 juga kita uji sebanyak 12 kali," ucap Arief.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menguji undang-undang Mahkamah Agung (MA) berkali-kali atas perubahan UU nomor 3 tahun 2009.
"Undang-undang nomor 3 tahun tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di uji sebanyak 6 kali," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman
Baca Selengkapnya
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhakn sanksi pemberhentian dari posisi ketua MK kepada Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Pilpres 2024 menjadi momentum Amicus Curiae terbanyak sepanjang sejarah MK.
Baca Selengkapnya
Putusan ini berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik usai memutuskan gugatan syarat usia capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028.
Baca Selengkapnya
Achmad Baidowi menyampaikan bahwa terdapat sembilan perubahan yang disepakati oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah.
Baca Selengkapnya
MK menghadapi tantangan yang lebih berat karena rekam jejak di putusan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Dua periode Presiden Jokowi memimpin negeri mendapat sorotan.
Baca Selengkapnya
MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak ikut RPH dalam memutuskan tiga perkara itu pada Selasa 19 September 2023.
Baca Selengkapnya
MK mengakui pihak yang mengajukan Amicus Curiae PHPU terbanyak sepanjang sejarah Pilpres tahun ini.
Baca Selengkapnya
Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya