Selama 2015, Kejati Jabar sita aset Rp 65 miliar dari 154 perkara
Merdeka.com - Kejati Jabar menyebut sepanjang 2015 ini pihaknya melakukan 125 penyidikan dan penyelidikan 104 perkara. Dari keduanya dapat dieksekusi 154 perkara. Adapun aset negara yang berhasil disita sebanyak Rp 65,960 miliar.
"Secara keseluruhan ada peningkatan 10 persen dari tahun lalu. Ada peningkatan penyidikan dan penyelidikan," kata Kepala Kajati Jabar Feri Wibisono, Wibisono dalam penyampaian capaian kerja Kejati Jabar sepanjang 2015 di Bandung, Selasa (29/12).
Menurutnya, peningkatan dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi (tipikor) tahun ini cukup baik. Soalnya, secara teknis dan kualitas yang dilakukan ada banyak perbaikan, baik teknik penggeledahan, IT forensik, dan teknik-teknik pelacakan aset dalam rangka upaya mengoptimalkan aset recovery.
-
Apa yang dimaksud dengan persentase kenaikan? Persentase kenaikan sendiri sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menghitung keuntungan. Dengan menghitung persentase kenaikan, pelaku usaha atau perusahaan dapat memiliki patokan untuk membandingkan kenaikan keuntungan, produksi barang, atau penjualan.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa yang naik di bulan Oktober 2023? 'Jika dibandingkan September 2023, NTP naik karena Bulan September 2023 yang masih bernilai 111,25,' kata Asim, Jumat (03/11/2023).
"Tahun ini aset recovery Jawa Barat terkumpul Rp 65,960 miliar dari upaya-upaya penyitaan. Ada peningkatan cukup signifikan walau masih jauh dari jumlah kerugian negara," ungkapnya.
Beberapa kendala dari asset recovery kata Feri, antara lain akibat faktor tidak berhasil ditemukan aset beberapa terdakwa, karena sudah dialihkan lebih dulu dan di atas namakan pihak-pihak lain. Bahkan beberapa aset terpidana malah sudah jadi agunan di bank.
"Kami akan terus lakukan perbaikan agar terus meningkatkan kualitas kinerja," jelasnya.
Dia menambahkan, hal lain terkait kinerja kejaksaan di Jawa Barat yakni komplain atau pengaduan masyarakat menurun signifikan dari 94 laporan pengaduan (lapdu) di 2014 menjadi 48 lapdu di 2015.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2023, setidaknya ada 16 kasus mafia tanah di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaListyo secara terpisah memaparkan, ada kurang lebih 8.008 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak yang diselesaiListyo secara terpisahkan pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan, rangkaian penyitaan aset tidak akan terhambat oleh urusan apapun lantaran merupakan bagian dari proses penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaJaksa juga turut menyita barang bukti dari tangan para tersangka
Baca SelengkapnyaPerlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca SelengkapnyaOperasi tersebut berlangsung selama 15 hari sejak tanggal 9 sampai 23 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca Selengkapnya15 Personel Polda Sulsel Lakukan Pelanggaran Akhirnya Dipecat
Baca SelengkapnyaKPK menyebut tanah yang disita itu tersebar di beberapa wilayah dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Baca Selengkapnya