Selama PPKM Darurat, Mobilitas Penduduk di Jabodetabek Turun Drastis

Merdeka.com - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan laju penularan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini dimulai 3 Juli dan ditargetkan selesai 20 Juli 2021.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan penerapan PPKM Darurat berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Terlihat penurunan drastis pada mobilitas penduduk di Jabodetabek pascapenerapan PPKM Darurat," katanya dalam konferensi pers, Kamis (8/7).

Wiku menyebut, jika dilihat lebih detail pada Google Mobility Report, penurunan mobilitas penduduk paling tinggi terjadi di sektor yang dibatasi dalam PPKM Darurat. Seperti mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasiun.

"Kami mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah melakukan langkah preventif untuk membantu menurunkan penularan Covid-19," ujarnya.

Meski mobilitas penduduk menurun, Wiku mengingatkan sektor nonesensial tetap mematuhi ketentuan PPKM Darurat. Sektor nonesensial wajib memberlakukan work from home (WFH/kerja dari rumah) 100 persen pada karyawannya.

"Tentunya kita tidak ingin terjadi penularan pada perkantoran sehingga karyawan membawa virus ke rumahnya dan meningkatkan potensi terjadinya klaster keluarga," tambah Wiku.

Sebagai informasi, enam hari PPKM Darurat berjalan, pemerintah memutuskan mengubah ketentuan soal sektor esensial dan sektor kritikal. Revisi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat dalam lima hari terakhir.

"Mencermati berbagai masukan dan juga berdasarkan hasil pemantauan di lapangan selama masa PPKM Darurat, pemerintah memutuskan melakukan berbagai penyesuian terkait dengan sektor esensial dan kritikal yang dapat melakukan work from office (WFO/bekerja di kantor)," katanya dalam konferensi pers, Kamis (8/7).

Untuk sektor kritikal terutama yang bergerak di bidang kesehatan dan keamanan, work from office dapat dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Bidang energi, logistik, makanan, minuman, petrokimia dan bahan bangunan juga dapat beroperasi maksimal 100 persen.

Demikian juga obyek vital strategis nasional , proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar bisa beroperasi 100 persen.

"Sementara untuk kegiatan kantor pendukung operasionalnya dapat menerapkan work from office maksimal 25 persen," sambungnya.

Sementara untuk sektor esensial seperti bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan serta industri orientasi ekspor dapat melakukan work from office maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Khusus untuk industri orientasi ekspor, perkantoran pendukung hanya dapat melakukan work from office maksimal 10 persen untuk stafnya. Sedangkan untuk sektor nonesensial tetap diwajibkan untuk melakukan work from home atau bekerja dari rumah 100 persen.

"Terkait dengan penyesuaian ini, saya meminta agar dapat dipatuhi sepenuhnya sehingga mobilitas di masa PPKM darurat dapat terus ditekan dan penularan yang terjadi di masyarakat juga dapat semakin menurun," ucap Wiku.

"Untuk diingat, bagi siapa pun yang melanggar akan ditindak secara tegas bahkan sampai dicabut izinnya," tandasnya.