Follow
Setelah MKD verifikasi, rekaman Jokowi dicatut dikirim ke Bareskrim
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menerima bukti rekaman pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia dari Kementerian ESDM.
Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan pihaknya akan memulai melakukan verifikasi rekaman tersebut besok. Setelah itu, nantinya rekaman tersebut akan diserahkan ke Bareskrim Polri.
"Hasil verifikasi besok itu akan kami rapatkan di tingkat pimpinan, setelah itu di tingkat anggota kuorum, dan biasanya akan kami serahkan ke Bareskrim yaitu bagian IT untuk memeriksa orisinalitas suaranya," kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Junimart menegaskan pihaknya akan memeriksa bukti rekaman tersebut apakah sama dengan transkip rekaman yang beredar.
"Kita akan cocokan dulu antara bukti USB yang kita terima dan kita bikin dalam bentuk transkrip juga, sama nggak dengan yang pertama, ada informasi kan putus-putus. Nah kita mau cocokkan," tukasnya.
Seperti diketahui, Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu menyerahkan rekaman pembicaraan yang berisi pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, sore ini. Dia mengaku menyerahkan rekaman tersebut karena Sudirman Said sedang berada di luar negeri.
"Saya ditugaskan Pak Menteri untuk mengambil rekaman dan saya sudah terima rekaman itu dalam amplop tertutup dari orang yang memang kami anggap bahwa dia secara logika, memang itu adalah sumber rekaman asli dalam transkrip dua hari lalu," kata Said sebelum menyerahkan rekaman tersebut, Rabu (18/11) sore.
Meski demikian, dia enggan membeberkan siapakah orang yang telah merekam pembicaraan tersebut. "Dari sumber yang sah," katanya.
Baca juga:
Bukti rekaman pencatutan nama Jokowi diserahkan ke MKD DPR
Kenapa bukti rekaman pencatutan nama Jokowi baru diserahkan ke MKD?
MKD gandeng Bareskrim cek original rekaman pencatutan nama Jokowi
Rieke: Pak Sudirman Said tolong dong bantu sadap Pansus Pelindo
Menko Rizal: Putus kontrak Freeport, Indonesia dapat 'durian runtuh' (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu dinilai sebagai petunjuk dari Kejati DKI Jakarta yang kaitannya dengan penyelesaian berkas perkara.
Baca Selengkapnya
Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam 7 hari, jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara pembunuhan Vina Cirebon.
Baca Selengkapnya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya