Follow
Sidang Sengketa Pemilu, Caleg Gerindra Minta Rekan Separtainya Didiskualifikasi
Merdeka.com - Caleg DPR Partai Gerindra Bambang Haryo Soekarto mengajukan, gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Provinsi Jawa Timur 2019 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jatim 1. Dia menggugat KPU terkait penetapan caleg satu partainya yakni Rahmat Muhajirin.
Dalam gugatannya, Bambang keberatan dengan penetapan KPU yang menyatakan dirinya meraih suara sebesar 52.451, sementara Rahmat menang dengan 86.274 suara.
Pengacara Bambang, M Sholeh mengatakan, kliennya seharusnya menang dengan capaian suara sebesar 87.000, sedangkan Rahmat Muhajirin harusnya mendapat 30.000 suara.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang mengajukan permohonan menambah saksi? 'MK menerima surat yang menyampaikan (permintaan saksi) lebih dan itu disepakati MK berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH),' Fajar menandasi.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Dia menuding ada dugaan politik uang yang dilakukan Rahmat. Padahal, kliennya lebih dikenal warga.
"Pemohon ini adalah caleg incumbent Yang Mulia yang kemarin 2014 kemarin sampai sekarang masih menjabat. Pemohon ini merasa sebagai caleg terjun ke masyarakat terjun ke masyarakat banyak membantu menyampaikan aspirasi masyarakat dan banyak muncul di media," kata Sholeh di Gedung MK, Selasa (9/7).
"Tetapi pemohon sangat kaget ketika hasil pemilu justru suaranya dikalahkan bukan oleh tokoh partai, bukan artis, bukan oleh tokoh masyarakat, tiba tiba dari dapil 1 Surabaya dan Sidoarjo," tambahnya.
Sholeh menyebut kliennya mempermasalahkan politik uang terutama yang banyak terjadi di Kabupaten Sidoarjo kecamatan Prambon, Candi dan Gedangan.
"Memang di Pileg itu banyak caleg-caleg incumbent juga kalah dengan caleg yang memang diawalnya tidak diperhitungkan. Setelah kami terjun kita cari informasi memang ada terjadi money politic yang sangat masif di Sidoarjo, terutama di tiga kecamatan yang konsentrasinya di kecamatan Prambon caleg nomor 4 (mendapat) 10.775, Candi 11.512, Gedangan 7.359," ujarnya.
Hakim Konstitusi, Arief Hidayat menanyakan, hubungan antara dugaan politik uang dengan penambahan suara untuk pihak Rahmat Muhajirin. Sholeh menjawab akan ada saksi yang menjelaskan hal tersebut.
Dalam petitumnya, Sholeh meminta majelis hakim konstitusi untuk mendiskualifikasi Rahmat Muhajirin terkait adanya politik uang.
"Kami berharap ada keadilan di MK dan kami percaya ada putusan diskualifikasi Yang Mulia," tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua KPU Hasyim Asyari yang memimpin rapat mencecar saksi yang dihadirkan.
Baca Selengkapnya
Proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca Selengkapnya
Dalam sidang, saksi ahli dari dihadirkan tim hukum Timnas Anies-Muhaimin dicecar pertanyaan tim hukum Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Perkara sengketa Pileg ini dimohonkan oleh Caleg Partai Gerindra bernama Hendry Juanda.
Baca Selengkapnya
Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca Selengkapnya
Akmaludin Nugraha, caleg yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan caleg partainya
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca Selengkapnya
Gelak Tawa Kubu Prabowo-Gibran Tanya soal Nepotisme: Apa itu Hasil Penerawangan Saudara Ahli?
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca Selengkapnya
Kubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca Selengkapnya
Arief Hidayat tak sepaham dengan apa yang disampaikan ahli tersebut
Baca Selengkapnya
Sengketa hasil perolehan suara caleg Gerindra itu sebelumnya sudah ditangani Bawaslu Bangkalan.
Baca Selengkapnya