Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Situs Diretas, Pemkab Kudus Batalkan Lelang Elektronik Pembangunan Instalasi Bedah RS

Situs Diretas, Pemkab Kudus Batalkan Lelang Elektronik Pembangunan Instalasi Bedah RS Komisi D DPRD Kudus pertanyakan pembatalan lelang IBS RSUD. ©ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Merdeka.com - DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyesalkan keputusan Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kudus membatalkan hasil lelang proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Loekmono Hadi.

"Alasan adanya dugaan peretasan pada sistem lelang elektronik proyek pembangunan gedung IBS senilai Rp29 miliar, masih belum pasti dan indikasi," kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Sayid Yunanta saat rapat koordinasi dengan RSUD Loekmono Hadi dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kudus di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (2/9) seperti dikutip Antara.

Padahal, kata Sayid, kebutuhan gedung IBS sangat penting, terlebih saat ini masih masa pandemi Covid-19. Disebutkan pula bahwa perencanaan pembangunan sejak 2018 dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Namun, ketika anggaran sudah tersedia, ternyata lelangnya dibatalkan dengan alasan karena adanya dugaan peretasan yang sifatnya masih indikasi dan belum ada kepastiannya.

Selain rugi waktu, anggaran juga tidak terserap dan pelayanan di rumah sakit juga akan terganggu karena kondisi gedung IBS yang ada sekarang sejak 10 tahun yang lalu belum ada perbaikan.

"Kalau pemenang lelang mengajukan gugatan, Pemkab Kudus makin rugi," ujarnya.

Jika kondisi seperti ini terulang, menurut dia, menjadi ancaman serius kelanjutan pembangunan di daerah ini karena setiap ada lelang bisa dikerjai oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memang tidak menghendaki lelangnya berjalan lancar dengan cara sederhana, yakni meretas akun peserta lelang.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Kudus Doni Tondo Setiaji mengungkapkan sejak awal penawaran lelang memang ada permasalahan.

Menurut dia, seharusnya kelompok kerja (pokja) lelang membuka akun sudah ada dokumen penawaran dari penyedia jasa ternyata kosong.

Hal itu lantas dilaporkan ke Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian diinformasikan sudah bisa dibuka dan memang ada indikasi peretasan dengan internet protocol (IP) address Diskominfo Magelang.

Dari sembilan peserta lelang, tercatat ada enam peserta lelang yang akunnya dibajak oleh seseorang dengan IP address yang sama untuk akun beberapa penyedia jasa.

"Kami akui memang sudah ada pemenang lelangnya. Namun, dalam masa sanggah, ada peserta lelang yang juga memprotesnya karena berkas lengkap saat diunggah ternyata digugurkan," ujarnya.

Adanya dugaan peretasan tersebut, kata dia, hasil konsultasi dengan LKPP akhirnya disarankan lelang tersebut dihentikan.

Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kudus lalu mengumumkan pembatalan tender gedung IBS RSUD tersebut.

Adapun alasannya adalah hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP yang menyatakan bahwa terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang diunggah peserta tender pada form isian elektronik data kualifikasi SPSE.

Dengan demikian, kata dia, menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat serta pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip bersaing dan adil.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia

Said Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jelaskan Penyetopan Proyek ITF Sunter, Kemendagri Serahkan Keputusan ke Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Jelaskan Penyetopan Proyek ITF Sunter, Kemendagri Serahkan Keputusan ke Pemprov DKI Jakarta

Ada sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi

Pemprov Jakarta menerima surat pemberitahuan dari Kejati Jakarta soal adanya dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo

Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya
Diperiksa 6 Jam Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks, Said Didu Dicecar 25 Pertanyaan
Diperiksa 6 Jam Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks, Said Didu Dicecar 25 Pertanyaan

Pemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Menkes Buka Suara soal Pembekuan PPDS Anestesi Undip
Menkes Buka Suara soal Pembekuan PPDS Anestesi Undip

Kemenkes melakukan pemeriksaan yang tuntas untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dari dugaan perundungan di PPDS Anestesi Undip.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Jawab Permohonan Dekan FK Undip Buka Kembali Program Studi Anestesi
Kemenkes Jawab Permohonan Dekan FK Undip Buka Kembali Program Studi Anestesi

Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menjawab permohonan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dekan FK Undip Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, Begini Respons Kemenkes
Dekan FK Undip Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, Begini Respons Kemenkes

Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.

Baca Selengkapnya
IDI Tak Lagi Dilibatkan Cek Kesehatan Capres, Ini Penjelasan KPU
IDI Tak Lagi Dilibatkan Cek Kesehatan Capres, Ini Penjelasan KPU

KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk menggelar tes kesehatan capres-cawapres tanpa melibatkan IDI.

Baca Selengkapnya
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar

KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.

Baca Selengkapnya