SMRC: Masyarakat Menilai Korupsi di 2020 Lebih Banyak dari Tahun Sebelumnya
Merdeka.com - Masyarakat menilai praktik korupsi di tahun 2020 lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal itu tergambarkan dalam survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Desember 2020.
Survei ini mencatat, 55 persen responden menyebut korupsi saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Sementara yang menilai korupsi semakin sedikit hanya 13 persen dan yang menilai sama saja 26 persen.
"Mayoritas warga 55 persen menilai korupsi sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu. Yang menilai semakin sedikit 13 persen, dan yang menilai sama saja 26 persen," ujar Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas, dalam rilis survei secara daring, Selasa (29/12).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Survei SMRC ini dilakukan melalui sambungan telepon pada 23-26 Desember 2020. Sebanyak 1.202 responden dipilih dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC dengan jumlah proporsional menurut provinsi.
Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Abbas mengatakan, penilaian warga ini tidak bisa dilepaskan dari kasus korupsi yang dibongkar KPK tahun 2020. Terutama kasus yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Menteri KKP, Edhy Prabowo.
"Dugaan kasus korupsi di kementerian Sosial dan Kementerian Perikanan tampaknya menyumbang bagi penilaian negatif warga tentang korupsi di Indonesia," ujar Abbas.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK mengungkap korupsi dalam pengadaan bantuan Presiden untuk warga terdampak pandemi.
Baca SelengkapnyaKasus korupsi bantuan Presiden bermula dari OTT kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara
Baca SelengkapnyaDalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep yang menyebut bansos dikorupsi di masa pandemi lebih bermasalah ketimbang bansos dipolitisasi di masa Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK Ungkap proyek dari bansos Jokowi itu mencapai Rp900 miliaran.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaSurvei tersebut dilakukan pada 1-8 Juli 2023. Hampir 60 persen publik yakin.
Baca SelengkapnyaPengusutan kasus korupsi Kementan bermula dari adanya laporan masyarakat yang masuk kepada KPK pada Februari 2020.
Baca Selengkapnya