Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Aturan Karantina Pejabat dan Rakyat Berbeda, Luhut Minta Tidak Dibenturkan

Soal Aturan Karantina Pejabat dan Rakyat Berbeda, Luhut Minta Tidak Dibenturkan Menko Luhut Panjaitan. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, angkat suara soal sindiran mantan pejabat negara yang mempertanyakan, mengapa karantina dilakukan berbeda antara pejabat negara dan rakyat biasa. Menurut Luhut, hal itu sudah sesuai kebijakan yang berlaku tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lainnya.

"Mengenai perjalanan ada diskresi kepada eselon satu dan seterusnya itu juga berlaku universal bukan hanya di Indonesia," kata Luhut yang juga Koordinator PPKM wilayah Jawa dan Bali, saat jumpa pers daring, Senin (27/12/2021).

"Kenapa (diskresi)? karena mekanisme bernegara harus terus jalan. Tapi tentu dengan pengawasan ketat," tegas Luhut.

Orang lain juga bertanya?

Luhut meminta, jangan ada narasi kontradiktif yang membenturkan antara pejabat negara, orang berada dan rakyat biasa. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah semata yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam pengendalian Covid-19.

"Jadi jangan dibentrok dan diadukan antara pejabat pemerintah, orang berada dan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat kalau bicara seperti itu," tegas Luhut.

"Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini, dengan pengalaman kita selama ini, kita akan memberi yang terbaik buat republik ini," kata Luhut.

Sebelumnya diberitakan, sindiran terhadap pemerintah datang dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Dia mengkritik melalui akun Twitter pribadinya terkait pernyataan Luhut soal banyaknya orang yang mampu tapi memilih karantina gratis.

"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat/vip? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/pelit? kenapa cara karantina berbeda," kata Susi dalam akun Twitternya, Selasa, 21 Desember 2021.

Kasus Covid-19 Terkendali

Luhut juga memastikan laju angka kasus Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Hal itu berdampak pada pemulihan ekonomi yang cepat hingga di pengujung tahun.

"Berkat kerja sama kita semua, kita masih mampu kendalikan Covid pada tingkat yang rendah. Hasilnya, masyarakat bisa beraktivitas lebih banyak pada penghujung tahun ini, dan ekonomi pulih dengan cepat," kata Luhut saat jumpa pers daring, Senin (27/12).

Demi menjaga hal itu tetap terkendali, Luhut pun meminta masyarakat turut serta untuk andil dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dia berharap, Indonesia tidak lagi dihadapkan dengan gelombang baru Covid-19 seperti sebelumnya.

"Saya mengajak masyarakat untuk tetap menjaga agar kasus tetap rendah agar tidak terjadi gelombang baru, disiplin protokol kesehatan," minta Luhut.

Luhut menambahkan, saat ini Indonesia dan dunia belum lepas jerat Covid-19. Terlebih dengan merebaknya varian baru Omicron. Karena itu, testing dan tracing oleh pemerintah daerah masih tetap dilakukan dan harus kembali digenjot capaian hariannya.

"Jadi kami tetap imbau untuk lakukan itu, karena Orang Tanpa Gejala (OTG) banyak sekali kita temukan dalam omicron ini," pungkasnya.

Reporter M Radityo Priyasmoro/Liputan6.com

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Minta Prabowo Tak Masukkan Orang Toxic ke Kabinet, JK: Yang Melanggar UU Lebih Tidak Boleh
Luhut Minta Prabowo Tak Masukkan Orang Toxic ke Kabinet, JK: Yang Melanggar UU Lebih Tidak Boleh

Menurut JK orang yang lebih tidak boleh masuk jajaran kabinet adalah yang tidak mentaati Undang-undang

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Setuju Pesan Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
VIDEO: Jokowi Setuju Pesan Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.

Baca Selengkapnya
JK Soal Luhut Binsar Jadi Penasihat Prabowo: Asal Sesuai Ketentuan Konstitusi
JK Soal Luhut Binsar Jadi Penasihat Prabowo: Asal Sesuai Ketentuan Konstitusi

JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.

Baca Selengkapnya
Gibran Minta Luhut Bongkar Orang 'Toxic' Bisa Ganggu Kabinet Prabowo: Ya Siapa?
Gibran Minta Luhut Bongkar Orang 'Toxic' Bisa Ganggu Kabinet Prabowo: Ya Siapa?

Gibran meminta Luhut mengungkapkan siapa orang toxic yang bisa ganggu kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Setuju Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Diisi Orang Toxic
Jokowi Setuju Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Diisi Orang Toxic

Jokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan

Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.

Baca Selengkapnya
Anies Respons Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Singgung Diksi Merendahkan
Anies Respons Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Singgung Diksi Merendahkan

Pada Jumat (3/5), Luhut meminta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya
Pesan Heru Budi pada Camat dan Lurah se-Jakarta Jelang Pemilu 2024, Bijak Bermedsos & Jaga Netralitas
Pesan Heru Budi pada Camat dan Lurah se-Jakarta Jelang Pemilu 2024, Bijak Bermedsos & Jaga Netralitas

Heru mengingatkan para camat dan lurah tidak bergaya yang mirip atau sama dengan pose kampanye para peserta Pemilu

Baca Selengkapnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya

Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya
Hendropriyono Soal Orang Toxic: Kalau Ikut Pemerintahan Prabowo akan Jadi Racun yang Membunuh
Hendropriyono Soal Orang Toxic: Kalau Ikut Pemerintahan Prabowo akan Jadi Racun yang Membunuh

Hendropriyono menganggap orang toxic adalah pihak yang anti kemapanan.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya