Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Transfer Ganda Insentif Nakes, Anggota DPR Sebut Kemenkes Buat Kesalahan Fatal

Soal Transfer Ganda Insentif Nakes, Anggota DPR Sebut Kemenkes Buat Kesalahan Fatal Vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan dan warga. ©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan kejadian transfer ganda pada insentif tenaga kesehatan (nakes) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat temuan bahwa terdapat kelebihan pembayaran insentif nakes. Kemenkes pun meminta nakes untuk mengembalikan insentif yang berlebih itu.

"Nakes ini kan sudah beberapa waktu yang lalu sudah ketunda-tunda pembayarannya terus juga, bahkan sempat diturunkan kemudian sekarang giliran dibayar kok double," ujar Mufida dalam keterangannya, Kamis (28/10).

Mufida menilai, meminta kembali insentif yang telah ditransferkan bukan perkara mudah. Menurutnya, kejadian ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan perlu dievaluasi.

Selain itu, perlu ada solusi sistem yang lebih mudah oleh Kemenkes dalam mengatasi double transfer agar para nakes tidak direpotkan dan tidak dalam tekanan.

"Karena bukan salah mereka. Ya memang benar itu bukan haknya, tapi menurut saya, double transfer sekian banyak tenaga kesehatan menurut saya itu fatal. Harus ada evaluasi secara menyeluruh dari Kemenkes, itu menurut saya," tuturnya.

Politisi PKS ini tidak ingin tenaga kesehatan menjadi pihak yang dirugikan. Terlebih, nakes menjadi pahlawan di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dan telah mengalami keterlambatan pembayaran insentif.

"Saya hanya ingin tidak ada intimidasi di sini, artinya ketika pemerintah meminta kembali dipulangkan jangan ada penekanan (kepada nakes) yang membuat tekanan-tekanan yang tidak bagus, karena bagaimanapun beliau-beliau ini adalah pahlawan yang sangat luar biasa di tengah pandemi jadi minta tolong untuk dihargain, dihormati," imbuh Mufida.

Mufida berharap, Kemenkes punya cara yang tidak memberatkan dan tidak merepotkan tenaga kesehatan. Komisi IX DPR RI juga berencana mengadakan rapat dengan mitra kerja terkait untuk memverifikasi kejadian tersebut setelah masa reses berakhir.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Saksi Ungkap Ada Temuan BPK Rp6 Miliar Terkait Sistem Proteksi TKI Kemnaker
Saksi Ungkap Ada Temuan BPK Rp6 Miliar Terkait Sistem Proteksi TKI Kemnaker

Hal tersebut diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/8)

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran

Budi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT

Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.

Baca Selengkapnya
Dekan FK Undip Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, Begini Respons Kemenkes
Dekan FK Undip Akui Ada Perundungan di PPDS Anestesi, Begini Respons Kemenkes

Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.

Baca Selengkapnya
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur

ian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Proteksi TKI di Kemenaker, Mantan Anak Buah Cak Imin Dituntut 4 Tahun 8 Bulan Penjara
Kasus Korupsi Proteksi TKI di Kemenaker, Mantan Anak Buah Cak Imin Dituntut 4 Tahun 8 Bulan Penjara

Terdakwa juga dituntut agar dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp3 miliar subsider pidana pengganti selama 1 tahun.

Baca Selengkapnya
Tak Gentar Menkes Ungkap Kasus Pemalakan dr Aulia: Saya Kasih ke Polisi Biar Langsung Dipidanakan Saja!
Tak Gentar Menkes Ungkap Kasus Pemalakan dr Aulia: Saya Kasih ke Polisi Biar Langsung Dipidanakan Saja!

Menkes tampak tak main-main dengan kasus ini. Dia ingin kasus semacam ini harus diusut tuntas dan memberikan efek jera.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas Rapat Komisi X! Kubu Prabowo Bahas UKT Naik dan Dosa
VIDEO: Panas Rapat Komisi X! Kubu Prabowo Bahas UKT Naik dan Dosa "Yang Nanggung Siapa?"

Dia pun mengatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran menjadi alasan kenaikan UKT perkuliahan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi
Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi

Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.

Baca Selengkapnya