Sokongan Andi Narogong di kemenangan Anas saat Kongres Demokrat 2010

Merdeka.com - Tahun 2010, Anas Urbaningrum menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, Anas menang dengan perolehan 266 suara atau lebih dari 50 persen dari 531 suara.

Hotel Mason Pine, Bandung Barat menjadi saksi bisu kemenangan Anas pada Minggu 23 Mei 2010 silam. Di sana tempat diselenggarakannya Kongres II Partai Demokrat yang berlangsung begitu megah.

Kini, tujuh tahun kemudian muncul fakta mencengangkan. Ada campur tangan pengusaha tajir dalam kemenangan Anas Urbaningrum menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2010-2015.

Andi Agustinus atau kerap disapa Andi Narogong jadi orang di belakang kemenangan Anas. Bukan berupa suara, dukungan Andi dalam bentuk materi alias duit.

Hal itu diungkapkan M. Nazaruddin, eks-Bendahara Umum Partai Demokrat saat bersaksi dalam sidang korupsi proyek e-KTP.

Nazar menyebut ada komitmen yang terjalin antara Andi Narogong dan Anas.

Disepakati komitmen antara Mas Anas dengan Andi (Narogong) hampir Rp 500 miliar. Sekian penyerahannya ada yang pakai dollar," ungkap Nazar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Komitmen itu, lanjut Nazar, terjalin saat Anas hendak maju menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "Jadi waktu itu maju jadi Ketum dan ada komitmen yang disepakati. Mas Anas lagi butuh dana Rp 20 miliar," tuturnya.

Kenapa Nazar tahu betul uang tersebut. Karena posisinya sebagai Bendahara Umum Partai.

"Kasih ke bendahara dulu," jawab Nazar saat ditanya Majelis Hakim bagaimana bisa dirinya bisa tahu sedetail itu.

Dana Rp 20 miliar tersebut, lanjut Nazar, kemudian dibagi-bagikan saat Kongres II partai di Bandung tahun 2010 silam.

"Dibagiin ke kongres (Rp 20 M). Kan di kongres abis Rp 200 M. Dipersiapkan waktu dia maju jadi ketum. Saya serahkan salah staf saya untuk bayar hotel dan lain-lain," beber Nazar.

Kamar hotel yang dipesan pun tidak tanggung-tanggung. 700 Kamar sekaligus di Hotel Sultan yang notabenenya tempat penginapan elit.

"Sebelum kongres, 530 DPC kita kumpulkan kita booking 700 kamar di Hotel Sultan, kita buat acara dulu 1 DPC kita kasih Rp 15 juta sampai Rp 20 juta," imbuhnya.

"Jadi Rp 20 miliar untuk pembayaran untuk itu?" tanya Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar meminta penegasan.

"Iya salah satunya," jawab Nazar.

Bukan tanpa sebab.

Partai Demokrat yang saat itu menjadi penguasa menjadi daya tarik penggalangan dukungan dalam mega proyek tersebut.

Masih dikatakan Nazar, bancakan bermula saat anggota Fraksi Demokrat di Komisi II, Ignatius Mulyono dan politikus Golkar, Mustokoweni Murdi menghadap Anas Urbaningrum selaku ketua fraksi Demokrat. Mereka menceritakan proyek e-KTP perlu anggaran Rp 6 triliun.

Lantaran nilai anggaran yang cukup fantastis, maka dibutuhkan dukungan dari fraksi di DPR.

Selaku bendahara, Nazar pun diminta terlibat dalam pengawalan anggaran. Kemudian, munculah Andi Narogong, pengusaha 'langganan' proyek Kemendagri.

Besoknya, kata Nazar, Andi Narogong dibawa ke Fraksi Demokrat, menjelaskan sudah lama menjadi rekanan di Kemendagri. Dia juga meyakinkan Anas sanggup melaksanakan proyek e-KTP. "Semuanya bisa berjalan kalau ada anggarannya didukung DPR dan pemerintah," tuturnya.