Sosok Veronica Koman, Pendamping Hukum yang Peduli Isu Papua dan Pencari Suaka

Merdeka.com - Polisi terus mengembangkan kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu. Satu orang kembali menjadi tersangka atas nama Veronica Koman.

Polda Jatim menetapkan Veronica sebagai tersangka penyebar berita bohong atau hoaks serta provokasi terkait dengan Papua. Temuan polisi, hal itu dilakukan di akun media sosial Twitter dengan nama @VeronicaKoman.

Penetapan tersangka Veronica mengundang reaksi rekan-rekannya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Apalagi, selama ini Veronica justru menjadi pendamping hukum mahasiswa Papua di Surabaya.

Dikutip merdeka.com dari berbagai sumber, karir Veronica sebagai pihak advokasi di LBH Jakarta dimulai dengan mengikuti pelatihan hukum pada 2013. Kemudian di tahun 2015, dia resmi bergabung dengan LBH Jakarta.

Selama aktif di LBH, Veronica fokus pada isu-isu kelompok minoritas. Seperti perkara berkaitan dengan agama, orientasi seksual, maupun pandangan politik.

Dia juga banyak menangani isu-isu terkait Papua. Seperti pada 2014 lalu, Veronica membuat gerakan terkait Papua lewat hastag #PapuaItuKita bersama rekan-rekannya di LBH.

Kala itu, dia mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai lamban memerintahkan anak buahnya mengusut kasus pembunuhan di Paniai, Papua. Kemudian pada 2015, dia juga mendampingi dua mahasiswa Papua yang jadi tersangka kericuhan demonstrasi penuntutan kebebasan ekspresi di Jakarta.

Beberapa isu itu diunggah ke laman resmi LBH Jakarta. Beberapa di antaranya adalah "Hentikan Represifitas dan Pengekangan Kebebasan Berekspresi Rakyat Papua!", "Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat", dan lainnya.

Setelah keluar dari LBH, Veronica memilih memfokuskan diri mengadvokasi kasus-kasus berkaitan dengan Papua. Dia bergabung dalam tim kuasa hukum KNPB dan membela aktivis organisasi tersebut yang terlibat kasus makar.

Baru-baru ini, tepatnya 23 Agustus 2019, pemerintah RI memblokir akses internet di Papua. Akhirnya, ia dan advokat Inggris bernama Jeniffer Robinson mengirim surat pada Pelapor Khusus PBB, David Kaye dan Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR). Dalam surat itu, mereka mengatakan pemblokiran akan menghambat jurnalis dan aktivis HAM memantau situasi Papua.

Tidak hanya mengenai Papua, dia juga aktif mendampingi para pencari suaka. Saat di LBH, ia mendapat pelatihan tentang Hukum Pengungsi Internasional.

Beberapa kliennya adalah orang Afghanistan dan Iran yang mencari suaka di Indonesia. Veronica membantu mereka mendapat status pengungsi agar sesuai hukum UNHCR, dan memberi mereka pengetahuan mengenai hukum.

Sayangnya, cuitannya di akun twitter @VeronicaKoman terkait kerusuhan Papua membuat wanita kelahiran Medan itu berujung penetapan sebagai tersangka.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki menyatakan, twitter Veronica sangat aktif, memberitakan, mengajak, dan memprovokasi. Cuitan tersebut berkaitan dengan kerusuhan yang melibatkan mahasiswa Papua di Surabaya.

Tidak hanya di Indonesia, persebaran kicauan itu hingga mancanegara lantaran beberapa ditulis dalam bahasa Inggris.

Ia dijerat pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP pasal 160, UU Nomor 1 Tahun 1946, dan UU Nomor 40 Tahun 2008.

"Jadi kita ada empat undang-undang yang kita lapis," ujar Irjen Luki.

Reporter: Ahdania Kirana

Sumber: Liputan6.com