Staf Kejati Bali makan uang hasil kasus korupsi

Merdeka.com - Citra lembaga penegak hukum, di Kejaksaan Tinggi Bali tercoreng. Ini akibat ulah salah satu staf Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali bernama Nyoman Budi Permadi nekat menggasak uang barang bukti (BB) kasus tindak pidana korupsi.

Tidak tanggung-tanggung, dana korupsi kasus IHDN senilai Rp 944 juta berhasil ditilepnya. Akibatnya, Budi yang sehari hari bekerja sebagai staf tata usaha bidang tindak pidana khusus di Kejati Bali itu pun mendekam dalam LP Kerobokan.

"Sudah kita titipkan sementara di Lapas, tunggu tahap penyidikan selanjutnya, sebelum pelimpahan," kata Kasipidsus Kejari Denpasar, I Wayan Sutarjana, Kamis (22/1) di Denpasar Bali.

Kendati kasusnya sempat ditutup-tutupi akhirnya, Sutarjana buka suara juga. Diketahuinya, Budi Permadi sudah mendekam dalam LP Kerobokan sejak tanggal 8 Desember 2014 lalu. Berkas perkara Budi Permadi sudah selesai untuk tahap awal.

" Tahap awal atau tahap I sudah selesai, kalau tidak salah Desember lalu kita titipkan tahanan di Lapas Kerobokan, " katanya.

Dijelaskannya, kasus Budi Permadi ini berawal saat tim penyidik Kejati Bali melakukan penyidikan kasus korupsi di IHDN.

"Saat itu tim melakukan penyitaan sejumlah uang. Uang itu kemudian oleh tim penyidik diserahkan kepada Anggota kita pak Budi, ini. Diminta untuk di masukan ke rekening peniritan barang bukti," terang Sutarjana.

Tapi oleh Nyoman Budi, uang itu bukannya dimasukan ke bank melainkan dipakai untuk foya-foya. Kasus ini terbongkar saat kasus korupsi IHDN selesai. Saat itu jaksa selaku eksekutor akan melakukan eksekusi terhadap barang bukti uang tersebut.

"Ketahuannya saat akan dilakukan eksekusi, ternyata uangnya tidak ada. Dan setelah ditelusuri ternyata uang itu oleh Nyoman Budi tidak disetorkan, dan pengakuannya untuk foya-foya," katanya.

Soal uang yang jadi temuan kasus IHDN, menunggu putusan pengadilan, apakah uang itu dikembalikan atau disita untuk negara. "Nah setelah ada putusan bahwa uang itu disita negara, maka barulah prosesnya dilanjutkan," imbuhnya.

Atas perbuatan itu, Nyoman Budi Permadi dijerat dengan Pasal korupsi. Menurut Kasipidsus, Nyoman Budi dijerat dengan UU Korupsi karena status uang itu sudah menjadi milik negara.

Terkait hal ini, Imanuel Zebua, SH MH Kajari Denpasar, mengaku malu melihat salah satu oknum di Kejati Denpasar berbuat demikian.

"Ini pelajaran. Setiap penitipan barang bukti apapun bentuknya harus difoto. Jangan sampai terulang kembali kasus seperti ini, dan jangan ditutup-tutupi. Harus dibuka, tidak masalah," Tegasnya yang belum genap sebulan dilantik sebagai Kajari Denpasar. (mdk/hhw)