Strategi polisi tangkal pergerakan massa ke Jakarta saat putaran dua

Merdeka.com - Tensi politik ibu kota semakin panas jelang pencoblosan putaran kedua Pilgub DKI. Isu serangan fajar, money politik hingga penistaan agama kembali hangat diperbincangkan.

Atas nama umat Islam, sejumlah massa merapatkan barisan guna mengawal hari pencoblosan hingga hasil akhir pemungutan suara. Segelintir pihak merasa tak terima jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sampai kembali menduduki kursi DKI 1.

Aksi tersebut dinamakan Tamasya Al Maidah.

Tidak mau kebobolan, aparat penegak hukum pun sudah menyiapkan strategi guna menangkal pergerakan massa yang akan masuk ke ibu kota.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai pengerahan massa dalam jumlah besar berpotensi membawa psikologis intimidatif. Terlebih hal itu terjadi saat momen politik pemungutan suara.

Untuk itu, mantan Kapolda Papua ini memerintahkan para kapolda terkait untuk menggunakan diskresi atau menetapkan keputusan dan tindakan sebagai antisipasi meredam konflik.

"Kami perintahkan Kapolda menggunakan diskresi dan mengamankan, periksa mereka mau ke mana," tegas Kapolri.

Senada dengan Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan pun menegaskan tidak akan segan-segan menindak tegas pihak yang mencoba intimidasi Pilgub DKI putaran dua.

"Tindak pidananya nanti kita kembangkan lagi. Tidak perlu ada Tamasya Al Maidah, kita sudah amankan. Jadi warga luar Jakarta dan tak mempunyai hak pilih cukup bantu doa saja dari rumah," tegas Kapolda Metro.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan mengungkapkan telah menjaga ketat 39 titik yang disinyalir dilalui massa untuk masuk ke Jakarta.

"Tentu saja seluruh titik akses yang perbatasan dengan Jabar baik yang datang dari Purwakarta dan daerah lainnya maupun masuk lewat tol. Semua sudah kita antisipasi. Ada 39 titik yang sudah kita antisipasi," jelas Kapolda Jabar.

Benar saja. Polisi mendapati puluhan massa dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang berniat masuk ke Jakarta saat pencoblosan putaran dua Pilgub.

Mereka pun sudah 'dipukul mundur' polisi.

"Kita sudah pulangkan itu masa dari Pangandaran yang mau ke DKI. Mereka dicegat di Kabupaten Ciamis," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, Selasa (19/4).

Satu kelompok massa itu dihadang kepolisian di Kabupaten Ciamis, pada Senin (18/4) sekitar pukul 23.00 WIB. Massa itu bertolak ke Jakarta lantaran mengklaim sudah ada izin dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun pihaknya tidak mudah percaya begitu saja lantaran Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan sudah mengeluarkan Maklumat yang intinya tidak boleh ada mobilisasi massa ke DKI untuk tujuan politik.

"Kalau izin dari Kapolri harus ada izin tertulis. Tapi ini enggak ada. Apalagi kalau berangkat niatnya enggak baik. Kita sampaikan bahwa itu sudah ada Maklumat Kapolda. Akhirnya nurut mereka semua," tegasnya.

Sementara itu, wilayah Bekasi sebagai pintu masuk menuju Jakarta pun tak ketinggalan bersiap-siap.

Polres Metro bekasi Kota menyebarkan maklumat bersama Kapolda Metro Jaya, KPU DKI Jakarta, dan Bawaslu DKI berisi larangan mobilisasi ke Jakarta saat pencoblosan.

"Maklumat yang sudah disebar dan dipasang di wilayah Bekasi Utara dan Pondok Gede yang berbatasan dengan DKI Jakarta," kata Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing.

Erna mengatakan, penyebaran dilakukan oleh sejumlah anggota Babinkamtibmas ke sejumlah titik. Penyebaran berupa dor to dor, maupun memasang di tempat-tempat keramaian, maupun pos ronda.

"Kami juga memasang spanduk yang berisi maklumat tersebut di sejumlah titik," tandasnya.