Suap LKPD Sulsel, Tiga Mantan Auditor BPK Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU KPK

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memberikan vonis berbeda terhadap empat mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perkara suap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel. Dari empat terdakwa, tiga mendapatkan hukuman lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Majelis Hakim Yusuf Karim menyebut keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Terdakwa satu Gilang Gumilar divonis pidana 5 tahun dan denda Rp300 juta subsidaer kurungan 6 bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Gilang Gumilar menjatuhkan penjara selama 5 tahun dan denda Rp300 juta subsidaer kurungan 6 bulan penjara," kata Yusuf Karim di Ruang Bagir Manan Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu (3/5).

Hukuman terhadap Gilang Gumilar terbilang lebih berat dibandingkan tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, Gilang dituntut JPU KPK 4,8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidaer enam bulan kurungan.

Hukuman lebih berat juga diberikan terhadap dua terdakwa lainnya yakni Wachid Ikhsan Wahyuddin dan Andi Sonny. Terdakwa Wachid Ikhsan divonis 8 tahun dan denda Rp300 juta subsidaer kurungan 6 bulan.

Sementara terdakwa Andi Sonny divonis 9 tahun dan denda Rp300 juta subsidaer kurungan 6 bulan. Sebelumnya, Wachid Ikhsan Wahyudin dan Andi Sonny dituntut JPU KPK yakni 7,9 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsidaer kurungan 6 bulan.

Terdakwa tiga Yohanes Binur divonis sesuai dengan tuntutan JPU KPK yakni 4,8 tahun dan denda Rp300 juta, subsidaer kurungan 6 bulan.

"Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan. Jika JPU dan para terdakwa keberatan, silakan mengajukan banding selama tujuh hari setelah putusan," ujar Yusuf.

Para terdakwa dianggap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni para terdakwa adalah penyelenggara negara yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam kode etik BPK, mereka juga paham bahwa menerima hadiah atau janji adalah bentuk pidana.

"Hal yang meringankan karena pelaku belum pernah dihukum, punya tanggung jawab keluarga dan bersikap sopan selama persidangan," tegasnya.

Mendengar putusan tersebut, para penasihat hukum terdakwa mengaku masih pikir-pikir apakah mengajukan banding atau menerima putusan. Penasihat hukum Andi Sonny, Nasrul mengaku akan berkomunikasi dengan kliennya untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Kami masih harus berkonsultasi dengan terdakwa dulu, tapi kemungkinan besar banding," ucapnya.