Surati Jokowi, Perempuan Antikorupsi Desak Penerbitan Perppu KPK

Merdeka.com - Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi Anita Wahid menilai tak ada langkah konkret dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan DPR.

"Kami tak melihat ada langkah konkret yang lebih jelas atau tanda-tanda yang lebih jelas mengenai akan dikeluarkannya (perppu) atau tidak," ujar dia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gusdur ini menyayangkan sikap Jokowi yang sebelumnya mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk UU KPK hasil revisi.

"Bahwa kami tak melihat ketegasan beliau atas apa yang sudah diucapkan sendiri, yaitu akan mempertimbangkan keluarkan perppu, bahkan sudah ada omongan sendiri mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk mendraft perppu-nya," kata dia.

Revisi UU KPK sendiri sejatinya akan berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019 jika Jokowi tak segera menerbitkan perppu KPK. Revisi UU KPK akan diundangkan satu bulan setelah disahkan DPR.

"Besok (Kamis, 17 Oktober) adalah waktu yang sangat krusial, karena besok adalah moment di mana UU KPK akan berlaku. Jadi kami juga heran dengan mepetnya waktu ini, mengapa tak ada langkah-langkah yang jelas untuk dikemukakan kepada publik," kata Anita Wahid.

Anita mengaku sudah melayangkan surat kepada Jokowi agar segera menerbitkan perppu. Surat tersebut disampaikan kepada Jokowi atas dasar inisiatif Perempuan Indonesia Antikorupsi dan komunitas antikorupsi di sejumlah daerah.

"Itu sebabnya kami melayangkan surat untuk memberikan tekanan kepada Pak Presiden agar melihat ada urgensi yang sangat tinggi untuk segera mengeluarkan perppu ini, dan mengingatkan kembali pada komitmen beliau (memberantas korupsi)," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com