Follow
Surati Kapolri dan Panglima, Mendagri minta fasilitas TNI-Polri tak untuk kampanye
Merdeka.com - Memasuki tahun politik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Isinya agar tidak ada fasilitas milik TNI dan Polri yang dimanfaatkan untuk kampanye.
"Gedung milik TNI-Polri mohon enggak disewakan untuk kampanye. Di Halim jangan disewakan untuk kampanye, sudah sepakat," kata Tjahjo usai memberikan pembekalan dalam acara Rapim TNI-Polri di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).
Dia menegaskan, meskipun calon kepala daerah membayar sewa tempat untuk kampanye dengan harga mahal, tetap tidak diperbolehkan.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
"Ya enggak bisa, walaupun dia bayar sewa. Tapi semua sepakat kami buat surat kepada semua kepala staf dan Kapolri gedung-gedung pertemuan milik TNI-Polri dimohon untuk tidak disewakan untuk kegiatan kampanye sarasehan dan kegiatan berbau Pilkada," tegasnya.
Kendati demikian, tidak ada sanksi tegas jika fasilitas milik TNI-Polri akhirnya digunakan. Menurutnya, ini baru sebatas imbauan. Dia berharap Kapolri dan Panglima TNI punya komitmen yang sama.
Dia memberikan contoh institusi di TNI yang melarang mobil yang mencantumkan logo partai masuk ke dalam kawasan militer.
"Kalau di AU lebih keras lagi mobil ada tanda partai saja enggak boleh masuk komplek padahal tamu. Saya kira bagus," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Akun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca Selengkapnya
Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Selain melaporkan ke Panwaslu, pelanggaran ini juga akan diinformasikan kepada partainya.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto merespons pernyataan Mahfud MD soal menteri pakai fasilitas negara untuk kampanye.
Baca Selengkapnya
Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika
Baca Selengkapnya
Kegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca Selengkapnya