Tajamnya taring KPK semalaman sikat dua korupsi kakap

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi memberantas korupsi. Tak tanggung-tanggung, dalam semalaman dua kasus korupsi kakap diungkap KPK.

Kasus pertama saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis (31/3), di salah satu hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur, terkait kasus suap PT Brantas Abipraya (BA) terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tiga orang diciduk dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi senyap itu.

Ketiga orang itu adalah SWA (Direktur Keuangan BUMN PT BA), DPA (Senior Manager PT BA), dan MRD (pihak swasta). Selain tiga tersangka, KPK juga memeriksa Kepala Kejati DKI, Sudung Sitomorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu, sejak Kamis malam hingga Jumat (1/4) pukul 05.00 WIB.

"Pemberian itu diduga untuk menghentikan penyelidikan tindak pidana korupsi pada PT BA yang ada di Kejati DKI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin.

Sehari sebelum operasi tangkap tangan, KPK mengetahui ada komunikasi antara MRD dan DPA pada Rabu (30/3). Dalam pertemuan, ketiganya sepakat melakukan pertemuan esok harinya di salah satu hotel di bilangan Cawang.

Menurut Agus, SWA dan DPA diketahui ingin berusaha menghentikan perkara korupsi di PT Brantas Abipraya yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. PT Brantas Abipraya merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi mengerjakan proyek seperti irigasi, bendungan, jalan tol, jembatan, pembangkit listrik.

Uang sebesar 148.835 dollar AS atau Rp 1.934.855.000 (kurs 1 dollar AS = Rp 13.000) juga diamankan KPK sebagai barang bukti dalam OTT tersebut. Sementara tiga tersangka sudah ditahan di rumah tahanan KPK dan Polres Jakarta Selatan, untuk mengembangkan penyelidikan kasus ini.

Selang beberapa jam kemudian, KPK kembali mengungkapkan telah melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus suap pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Tiga orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

Mereka adalah anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Sanusi, AWJ selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dan TPT selaku karyawan PT Agung Podomoro Land. Sebelumnya, KPK lebih dulu menciduk Sanusi pada Kamis (31/3) sekitar pukul 19.30 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan, setelah menerima uang dari GEF, perantara TPT yang tak lain karyawan PT Agung Podomoro Land.

Dari penangkapan itu, turut disita barang bukti Rp 1 miliar dan Rp 140 juta. Sebelumnya, pada tanggal 28 Maret lalu, Sanusi juga telah menerima suap dari pihak yang sama sebesar, Rp 1 miliar dan sudah digunakan.

"Tiga orang tersangka. Dalam kasus ini terlihat pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sehingga menghiraukan kepentingan umum yang lebih besar yakni lingkungan," ujar Agus Rahardjo, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, kasus ini bisa dikategorikan sebagai kasus korupsi besar. Di mana sebuah perusahaan mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan untuk kepentingan sempit.

"Ini kasus yang bisa dikategorikan grand corruption. Karena dari awal kami berlima ingin menyasar korupsi besar yang melibatkan swasta," kata Laode.

Laode mengatakan, kasus ini semakin mempertegas jika korporasi kerap mempengaruhi pembuat aturan baik di eksekutif maupun legislatif. "Dan yang paling peting lagi, ini contoh paripurna di mana korporasi pengaruhi kebijakan publik. Bisa dibayangkan, kalau semua kebijakan publik dibikin bukan dasar kepentingan rakyat, tapi hanya mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korporasi tertentu," tegas dia.