Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak mau tekor, Pemkot Bekasi ogah ikut JKN pilih KS

Tak mau tekor, Pemkot Bekasi ogah ikut JKN pilih KS BPJS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, enggan bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Sebab, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding membiayai warga sakit melalui kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (KS-NIK).

Kepala Dinas Kesehatan, Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengatakan, jika pemerintah membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi warganya, maka dana yang dikeluarkan paling sedikit mencapai Rp 450 miliar dalam setahun, dengan asumsi iuran untuk kelas 3 Rp 25.500 untuk semua penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa.

"Kemampuan kami hanya Rp 180 miliar, kalau dipaksakan ikut JKN, maka tidak semua warga bisa tercover," kata Kusnanto, Senin (20/11).

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, dengan anggaran Rp 180 miliar, semua warga Kota Bekasi baik yang mampu maupun tak mampu bisa berobat gratis. Sebab, rata-rata penduduk Kota Bekasi yang sakit dalam setahun hanya 25 persen.

"Jaminan kesehatan yang dikeluarkan daerah dihitung berdasarkan yang berobat, tapi kalau JKN semua dihitung karena sifatnya iuran," kata Kusnanto.

Kusnanto mengatakan, pemerintah sudah menjelaskan kepada lembaga legislatif yang menyetujui usulan anggaran. Menurut dia, lembaga itu cukup merespons, karena beban anggaran dari KS lebih sedikit dibanding BPJS.

"Saya menawarkan, pilih mengeluarkan Rp 450 miliar, atau Rp 180 miliar? DPRD memilih yang lebih rendah, karena masih ada kebutuhan anggaran lain," ujarnya.

KS-NIK Kota Bekasi mulai digulirkan awal tahun ini. Semua rumah sakit di wilayah itu yang berjumlah 52 unit diwajibkan melayani pasien pemegang KS-NIK. Ini berbeda dengan BPJS, dua rumah sakit yaitu Mitra Keluarga Bekasi Barat dan Bekasi Timur tak melayani jaminan tersebut.

Kusnanto menambahkan, sampai November ini sudah Rp 70 miliar tersedot untuk biaya KS-NIK dari alokasi biaya Rp 90 miliar dengan pengajuan klaim rumah sakit sebanyak 70 ribu pemegang kartu. Tahun depan diusulkan Rp 180, mengingat pemohon KS NIK terus bertambah sampai semua warga Kota Bekasi memiliki. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut BPJS Kesehatan Mengaku Kerap Disalahkan Saat Kekurangan Dokter dan Obat
Dirut BPJS Kesehatan Mengaku Kerap Disalahkan Saat Kekurangan Dokter dan Obat

Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.

Baca Selengkapnya
Inovasi yang Adaptif Wujudkan Capaian UHC di Indonesia
Inovasi yang Adaptif Wujudkan Capaian UHC di Indonesia

Sebagai ketua TC Health, Ghufron juga menyoroti bagaimana sebuah negara harus senantiasa adaptif dan terus berinovasi.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Lebih Pilih BPJS Kesehatan Dibanding Asuransi Lain, Ini Alasannya
Masyarakat Lebih Pilih BPJS Kesehatan Dibanding Asuransi Lain, Ini Alasannya

Jumlah tertanggung industri asuransi jiwa Lebih rendah dibandingkan jumlah kepesertaan BPJS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2022.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Minta KRIS Dievaluasi Lebih Komprehensif dan Ditanyakan ke Peserta JKN
BPJS Kesehatan Minta KRIS Dievaluasi Lebih Komprehensif dan Ditanyakan ke Peserta JKN

BPJS Kesehatan akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Baca Selengkapnya
Dirut BPJS Kesehatan Curhat Dituding Punya Duit Banyak: Padahal Tidak
Dirut BPJS Kesehatan Curhat Dituding Punya Duit Banyak: Padahal Tidak

"Ini banyak ditanyakan kenapa BPJS yang not so profit kok duitnya banyak katanya.

Baca Selengkapnya
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Baca Selengkapnya
Dirasa Memberatkan, Begini Curhat Warga Depok Imbas Biaya Puskesmas Naik Lima Kali Lipat
Dirasa Memberatkan, Begini Curhat Warga Depok Imbas Biaya Puskesmas Naik Lima Kali Lipat

Kenaikan ini disebut untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Tak Ingin Obligasi Bebani Jawa Barat
Pj Gubernur Tak Ingin Obligasi Bebani Jawa Barat

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah jangka menengah hingga panjang yang bersumber dana dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Indonesia Rentan Alami Guncangan Finansial jika Berhadapan dengan Gangguan Kesehatan
Masyarakat Indonesia Rentan Alami Guncangan Finansial jika Berhadapan dengan Gangguan Kesehatan

Hingga dalam jangka waktu panjang, semakin sulit bagi masyarakat terdampak untuk pulih dan kembali berdaya secara finansial.

Baca Selengkapnya