Tak Mungkin Puaskan Semua Orang, Mendikbud Minta Kebijakan Zonasi Dimaklumi

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy minta kebijakan tentang sistem zonasi bisa dimaklumi, kendati tidak semua orang tua diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

"Pasti ada lah yang mengeluh merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan ini. Tapi saya mohon kesadarannya betul, demi bangsa kita, demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Terutama untuk pemerataan yang berkualitas. Kalau ada yang merasa kecewa karena tidak diuntungkan, dengan kebijakan ini tentunya harus dimaklumi," kata Muhadjir Effendy di Konvensi Nasional I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (7/8).

Muhadjir menilai wajar jika sebagian orang tua tidak puas dengan kebijakan tersebut. Karena tidak mungkin atau sulit sebuah kebijakan bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah orang tua murid sekitar 51 juta.

Muhadjir juga menyampaikan sisi positif dari kebijakannya yang penuh risiko tersebut. Sehingga kebijakan berikutnya, tinggal melanjutkan dengan berbasis sistem zonasi.

"Indikatornya, sekarang tidak ada satu sekolah pun yang inputnya homogen, pintar semua atau bodoh semua. Sekarang merata, setiap sekolah pasti ada yang sangat bagus akademiknya, tetapi juga ada yang rendah. Itulah sekolah, itulah yang namanya sistem classical. Kalau homogen itu bukan classical, itu kohort," jelasnya.

Kebijakan selanjutnya adalah pemerataan guru dan gedung sekolah. Sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan pemetaan dan rotasi guru guna mendistribusikan para tenaga pengajar.

"Makanya nanti setelah ini, rotasi guru, redistribusi guru. Saya berterima kasih pada pemerintah kabupaten dan provinsi, walaupun belum ada peraturan yang mengatur itu, tetapi sudah secara cekatan melakukan rotasi guru, termasuk Kota Malang dan Kota Solo," katanya.

Kata Muhadjir, di Kota Solo sudah dilakukan relokasi sekolah. Zonasi yang ketahuan blank spot, oleh Pemerintah Kota dipindahkan ke beberapa tempat yang padat dengan populasi siswa yang padat pula.

"Perpres sedang diproses, mudah-mudahan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden, sehingga menjadi acuan kebijakan yang lain. Karena kita akan mutasi guru juga berbasis zonasi, pelatihan-pelatihan nanti juga berbasis zonasi, pelatihan guru nanti kita turunkan di daerah-daerah, tidak lagi di pusat," jelasnya.

Terkait gedung sekolah, masing-masing daerah memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di masing-masing daerah. Alokasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai yang dibutuhkan.