Tangani Deretan Kasus Korupsi Kemendag, Kejagung: Kita Respons Informasi Presiden
Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani sejumlah kasus dugaan korupsi yang bergulir di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mulai dari mafia minyak goreng, impor baja, impor garam.
Terkait hal tersebut, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi menyampaikan bahwa pihaknya hanya menangkap apa yang menjadi keresahan Presiden Joko Widodo dan masyarakat.
"Kita nanganin kasus itu, kita melihat kebutuhan negeri ini apa sih. Dulu misalnya ada informasi dari awal Presiden, barang mahal, impor segala macam, barang luar dijadikan made in Indonesia, kan gitu awalnya kan. Lalu di kita merespons itu semua. Awalnya kan di sana, sehingga muncul lah baja, minyak goreng, ini (garam)," kata Supardi kepada Liputan6.com di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (29/6).
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
Supardi menegaskan, Kejagung profesional menangkap berbagai isu yang meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Tentunya, pihak manapun yang terlibat kasus korupsi akan ditindak sesuai aturan perundang-undangan.
"Apakah itu pesanan, lah kita kan menangkap isu. Isu itu ditangkap menjadi sebuah, kita teliti ada peristiwa hukumnya enggak. Ya ini jadinya. Nilai sendiri apakah kami emang niat ngerjain orang atau apa," jelas dia.
Termasuk juga soal perkara dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang bersinggungan dengan tindak pidana korupsi. Supardi menegaskan penanganannya pun akan sesuai dengan temuan fakta penyelidikan dan penyidikan.
"Kan gini, laporannya seperti apa kita akan menangani kasus kita harus ada informasi akurat dulu apa. Jadi gitu. Nanti suatu saat bisa meledak juga (kasus pupuk) seandainya nilai informasinya akurat," Supardi menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaDengan perkara telah masuk ke persidangan, akan terlihat siapa saja sosok yang diduga terlibat dalam pusaran skandal korupsi ini.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaPerlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca SelengkapnyaPerlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaKasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Baca Selengkapnya