Tanggapi Gerindra, Pakar Tegaskan PPKM untuk Mengantisipasi Kasus Covid Naik

Merdeka.com - Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany, menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukan penyebab kasus Covid-19 meningkat tajam. Justru sebaliknya, PPKM bisa menekan laju penularan Covid-19.

"Kalau kita pelajari dari ilmu epidemiologi, bahwa kenaikan (kasus Covid-19) itu bukan karena PPKM. Justru PPKM mengantisipasi kejadian kenaikan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/8).

Hasbullah menjelaskan, kenaikan kasus Covid-19 yang tajam pada pertengahan Juli 2021 terjadi akibat mobilitas masyarakat meningkat. Di saat bersamaan, cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih rendah.

Dia menambahkan, mengaitkan kebijakan PPKM dengan peningkatan kasus Covid-19 sebetulnya tidak tepat. "Nah tidak begitu hubungannya, harus dilihat ada kasus-kasus pendalaman," jelasnya.

Menurut Hasbullah, kebijakan PPKM masih perlu dilaksanakan dengan ketat saat ini. Kebijakan tersebut dinilai bisa menekan mobilitas masyarakat, baik ke kawasan wisata, pusat perbelanjaan maupun area permukiman.

"Karena kasus kemarin baru 9.000, belum cukup aman melonggarkan PPKM," tandasnya.

Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendesak, pemerintah tidak perlu lagi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Bambang, setelah dilonggarkan kondisi penularan Covid-19 semakin membaik.

"Sebelum PPKM, pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada saat sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (24/8).

Bambang menuturkan, saat PPKM darurat diberlakukan, angka penambahan kasus Covid-19 naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelumnya. Hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400 sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12.000 dengan kematian 371.

"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi, karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegitan. Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM," ujarnya.

Pemerintah dinilai perlu melakukan analisa dampak PPKM yang mengorbankan kondisi rakyat. Masyarakat, kata Bambang, sudah keluarkan biaya yang demikian besar.

Ia menjelaskan, PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu, pada Saat itu ada penambahan kasus baru 27.913 dan angka kematiannya 493. Seharusnya saat PPKM Darurat, angka Covid-19 menurun. "Tapi kenyataannya bukan menurun, malah menaik," ujarnya.

Pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1.266. Setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, sampai 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.

Kemudian PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi menurun, yakni kasus barunya menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200.

"Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah," ujar Bambang.

Lalu pada 22 Agustus itu terjadi penurunan menjadi 12.408 dan kematian menurun menjadi 1.030. Bambang mengatakan, kondisinya sama persis pada saat Pemerintah belum menunjuk koordinator palaksana PPKM yaitu sekitar tanggal 20 Juni sebesar 13.737 dan kematian 371 pehari. Karena itu, Bambang menilai analisa terhadap hasil penerapan PPKM belum dilakukan secara maksimal.

"Penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian. Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi," ujar Bambang.