Tanggapi Hoaks Media Asing soal Papua, Kepala BSSN Sebut 'Bisa Dari Mana Saja'
Merdeka.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengamini dugaan berita bohong atau hoaks berasal dari luar negeri yang masuk ke Papua.
"Kalau di era sekarang era siber bisa darimana saja (sumber hoaks)," kata Hinsa usai rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Namun, Hinsa masih mengelak menjawab darimana asal negara pemasok hoaks tersebut karena tak bisa asal tuduh.
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Kenapa klaim daun bungkus Papua sulit dibuktikan? Hingga saat ini, belum ada penelitian klinis berskala besar yang secara spesifik menguji efektivitas daun bungkus Papua dalam meningkatkan ukuran atau fungsi organ reproduksi pria.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Bagaimana Polda Bali memastikan informasi itu hoax? 'Kami langsung koordinasi dengan Kabiro Kompas wilayah Bali dan Kompas tidak ada berita di Website kompastv.com untuk tangga 13 Juni 2024, redaksionalnya juga berbeda dengan Kompas TV, dan itu berita hoaks karena logo Kompas TV di palsukan oleh oknum tersebut,' kata Kombes Jansen dilansir dari akun Instagram Polda Bali.
-
Kenapa berita hoaks tentang Kominfo diklaim tidak benar? Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
"Tapi tak bisa kita sebutkan (asal negaranya), lanjut Hinsa.
Hinsa menjelaskan, dalam dunia siber asal hoaks bisa dari mana pun. Pelakunya, bisa dari kelompok atau perorangan.
"Jadi kita tak bisa tuduh (negara mana) karena bisa dari mana-mana," terang dia.
Sebelumnya, informasi hoaks berasal dari luar negeri yang masuk wilayah Papua saat ini diketahui dari data yang dihimpun Mabes Polri. Sebagian dari 1.750 akun media sosial yang diduga penyebar hoaks soal Papua berasal dari luar negeri.
"Ada di luar negeri, ada juga di dalam negeri. Itu dilakukan mapping dan profiling dari 1.750 akun, dari 1.750 akun ini menghasilkan 32 ribu konten. Tapi masih (ditelusuri) nanti buka profil dulu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2019.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cek Fakta: Amerika Cabut Internet di Indonesia per Tanggal 1 Desember 2023
Baca SelengkapnyaCEO KBA News, Ramadhan Pohan menyatakan nama medianya telah dicatut untuk menyebarkan informasi tersebut
Baca SelengkapnyaSaid dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaInformasi tentang sesar besar Sumatera yang akan menimbulkan tsunami itu beredar luas melalui video berdurasi pendek.
Baca SelengkapnyaBeredar unggahan di media sosial mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang meminta pengungsi Rohingya diberi KTP Indonesia hingga pulau kosong
Baca Selengkapnya"Pengkapan Palti Hutabarat memakai pasal tersebut jelas keliru. Saya harus mengoreksi kesalahan polisi ini," kata Henri
Baca SelengkapnyaBeredar tangkapan layar yang mengeklaim PM Singapura menyebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaKabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad pun telah membantah kabar tersebut.
Baca SelengkapnyaSalah satu modus baru ini diungkapkan oleh @bank_indonesia melalui akun media sosial X.
Baca SelengkapnyaMenurut Syaugi, komunikasi antar partai menjadi kewenangan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, dan PKB).
Baca SelengkapnyaBeredar di media sosial TikTok sebuah video yang memberikan informasi terkait dampak erupsi Gunung Ruang.
Baca Selengkapnya