Tekan Angka Kematian, Jokowi Perintahkan Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada jajarannya agar menekan angka kasus kematian semaksimal mungkin. Daerah dengan angka kematian tinggi diminta untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit (RS), isolasi terpusat, hingga ketersediaan oksigen.

"Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas RS, isolasi terpusat dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera," ungkap Jokowi dalam konferensi pers dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan arahan kepada jajaran pimpinan provinsi se-Jawa dan Bali serta kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti kasus kematian Covid-19 yang meningkat secara signifikan dalam satu minggu terakhir. Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi pada Sabtu (24/7).

"Dari hasil penelitian tim di lapangan, angka kematian meningkat karena beberapa faktor: Kapasitas RS yang sudah penuh, pasien yang ketika datang saturasinya sudah buruk, serta meninggal karena tidak terpantau ketika melakukan isolasi mandiri di rumah," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Langkah Intervensi untuk Penurunan Tingkat Kematian Akibat Covid-10 di Jawa-Bali dikutip dalam keterangan pers, Minggu (25/7).

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan ditemukan fakta bahwa rata-rata pasien yang meninggal menderita komorbid atau belum menerima vaksin. Karena itu, Luhut meminta seluruh jajaran agar melakukan intervensi untuk mengurangi kematian secara cepat.

"Setelah memahami faktor-faktor ini, kita harus melakukan intervensi untuk mengurangi angka kematian secara cepat," lanjutnya.

Langkah-langkah intervensi itu adalah dengan meningkatkan kapasitas ICU rumah sakit dengan oksigen sentral pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi. Kemudian, menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien risiko tinggi yang melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, Dinas Kesehatan diminta untuk berkoordinasi dengan TNI untuk memperoleh akses paket obat gratis dari Presiden. Satuan Tugas (Satgas) PPKM di level desa harus kembali diaktifkan dan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap warga yang terindikasi mengalami gejala Covid-19.

Selanjutnya, pemerintah secara berkala akan menerapkan pemantauan angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksin, kasus komorbid, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, pentahapan penyakit, dan paparan terhadap badai sitokin, serta lokasi kematian. Kerangka tersebut kata dia akan diterapkan agar seterusnya pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif dan tepat sasaran.

"Kunci dalam menangani pandemi ini adalah disiplin dan kerja bahu-membahu. Dengan bersama-sama dan konsisten melakukan dan meningkatkan testing dan tracing, diharapkan mata rantai ini akan terputus," ungkapnya.

Rakor ini turut dihadiri Menteri Kesehatan, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Deputi Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Bupati Surakarta, Bupati Karawang, dan perwakilan kementerian dan lembaga terkait.