Tiap kloter harus buat pernyataan patuhi jadwal lontar jumrah

Merdeka.com - Pihak Muassasah Asia Tenggara dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daker Makkah sepakat untuk lebih memperketat aturan terkait jadwal lontar jumrah. Setiap jemaah haji Indonesia harus melontar jumrah sesuai waktu yang ditentukan, dan tidak diperkenankan melakukannya pada waktu-waktu yang sudah dilarang.

"Kami agak keras terkait dalam masalah ini. Maksudnya harus disiplin. Kita mintakan surat pernyataan dari masing-masing kloter sehingga mereka tidak lagi ada yang berangkat di luar jadwal waktu yang sudah ditentukan," demikian penegasan Kepala Daker Makkah, Arsyad Hidayat usai melakukan pertemuan dengan Muassasah Asia Tenggara, Kamis (25/8).

"Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang lagi," tambahnya.

Tahun lalu, ribuan jemaah haji dunia, termasuk lebih dari 120 jemaah haji Indonesia, menjadi korban pada musibah jemaah berdesakan di jalur 204 Mina saat akan menuju jamarat pada tanggal 24 September 2015.

Saat ini, PPIH Daker Makkah sudah menerima jadwal lontar jumrah dari pihak Muassasah dan akan segera mengedarkan ke setip kloter. Jadwal telah dibuat per kloter agar lebih jelas dan spesifik sehingga setiap kloter mengetahui kapan waktu lontar mereka.

"Jadi nanti akan spesifik lagi. Kloter itu kan jumlahnya 360 orang. Nanti sangat detail, nanti kita sosialisasikan kepada jemaah haji," ujarnya.

Arsyad meminta jemaah mematuhi dan disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jemaah haji dilarang melontar jumrah pada jam-jam yang telah dilarang. Pada musim 1436H/2015M misalnya, PPIH Arab Saudi melarang jemaah haji Indonesia untuk melontar jumrah Aqabah pada pukul 8.00 - 11.00 di tanggal 10 Dzulhijjah.

Sebab, saat itu adalah waktu di mana jemaah dari negara lainnya sedang berbondong-bondong pergi ke Jamarat untuk melontar jumrah. Adapun untuk tanggal 11 dan 12 Dhulhijjah, jemaah haji Indonesia diminta untuk tidak melontar jumrah pada pukul 13.00 - 16.00.

Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Muassasah dan PPIH akan merumuskan langkah-langkah seandainya ada jemaah yang melontar bukan pada waktu yang telah ditetapkan.

"Kita pernah membicarakan untuk menutup pintu-pintu yang bisa memungkinkan jemaah belok ke jalur lain. Jadi, jamaah harus konsisten dengan jalurnya yang sesungguhnya," urai Arsyad mengilustrasikan beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Muassasah juga meminta PPIH Arab Saudi untuk memberikan daftar nama penanggung jawab di setiap maktab. Nama yang telah ditetapkan akan bertanggung jawab untuk menginformasikan dan mengorganisasikan jemaah ketika akan berangkat ke jamarat.