Tiga Kepala Desa di Riau Diduga Gelapkan Bantuan Keuangan
Merdeka.com - Gubernur Riau Syamsuar menyatakan tiga kepala desa di daerahnya tengah diperiksa Inspektorat. Mereka diduga menggunakan dana bantuan keuangan (bankeu) untuk kepentingan pribadi.
Ketiga kepala desa itu berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Kampar, dan Indragiri Hilir.
"Mereka diperiksa karena menyalahgunakan anggaran bantuan keuangan desa yang dikucurkan Pemprov Riau pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 200 juta," ujar Syamsuar, Rabu (7/4).
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
Syamsuar mengecam perbuatan ketiganya yang menganggap bantuan keuangan itu miliknya. Perbuatan mereka tidak dapat dibenarkan.
"Dana itu bantuan keuangan, bukan uangnya, tapi duit pemerintah, duit rakyat," kata Syamsuar.
Dia mengingatkan para kepala desa di seluruh Riau agar tidak menganggap bantuan keuangan sebagai miliknya. Dana itu harus digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat.
"Saya ingatkan kepada para kepala desa, jangan menggunakan uang bankeu untuk masuk kantong saku kanan atau kantong kiri," tegasnya.
Syamsuar menjelaskan, perbuatan para kades itu terungkap dari laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Riau. Ketiganya tidak membuat laporan pertanggungjawaban setelah menerima bantuan keuangan.
"Laporan yang saya dapatkan dari Kadis PMD Riau, ketiganya tidak melaporkan penggunaan bantuan keuangan," ucap Syamsuar.
Inspektorat telah memiliki bukti kuat atas dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan keuangan itu. Syamsuar berharap kasus serupa tidak terulang. "Ini yang kami sesalkan, saat ini begitu ketatnya pengawasan pihak terkait. Namun, masih ada juga yang berani melakukannya," cetusnya.
Menurut Syamsuar, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa peran Inspektorat di bidang pengawasan harus diperkuat. "Sehingga, sebelum pihak Kejaksaan, BPK, KPK, dan Polri turun, ranah pengusutan dilakukan pihak Inspektorat. Itu perintah Presiden," pungkas Syamsuar.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk diketahui dugaan korupsi di PT SPR Langgak mencapai Rp40 miliar.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Syamsuar dilakukan di Markas Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaSaat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaKorupsi pada BUMD Riau tersebut bersumber dari operasional pada blok migas.
Baca SelengkapnyaAlex menerangkan uang tersebut disita tim penyidik KPK di empat lokasi berbeda.
Baca SelengkapnyaTim penyidik KPK menemukan uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan RM terhadap jajaran kepala dinas hingga kepala organisasi perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penilaian dari BPKP Jatim, kerugian negara akibat kasus itu ada sekitar Rp114,440 miliar
Baca Selengkapnya